Merasa Dirugikan Ketua Apdesi Tikep Bakal Polisikan Paslon SALAMAT

Editor: Admin author photo

Ketua Apdesi Tidore Kepulauan  Muchlis Malagapi (Istimewa)
TIDORE - Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kota Tidore Kepulauan Muchlis Malagapi, bakal mempolisikan paslon Salahudin Adrias - Muhammad Djabir Taha (SALAMAT) atas tuduhan dugaan keterlibatan money politik yang dialamatkan kepada mereka melalui kuasa hukumnya.

Tuduhan ini sebelumnya, menjadi salah satu acuan pasangan paslon SALAMAT dalam gugatan pelanggaran pemilu yang diaduhkan ke Mahkama Konstitusi (MK) namun pada akhirnya ditolak.

Dalih dalam tuduhan itu menurut Muchlis , pemerintah desa terlibat dalam kasus indikasi money politik yang dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yakni Ali Ibrahim - Muhammad Sinen alias (AMAN) melalu dana Desa.

Muchlis menegaskan, tuduhan itu merupakan tindakan yang merusak nama baik Pemerintah Desa, pasalnya hal tersebut merupakan fitnah yang tidak berdasar. Lantaran itu, lelaki yang akrab disapa ulis ini menetang Paslon SALAMAT, untuk membuktikan tuduhan tersebut.

"Mereka harus membuktikan di Desa mana yang anggarannya digunakan untuk memenangkan Pasangan AMAN. Sebab bagi kami, jangan hanya karena kepentingan politik mereka seenaknya berwacana yang ikut merusak nama baik Pemerintah Desa. Lalu kemudian tidak bisa dibuktikan, olehnya itu dalam waktu dekat masalah ini akan kami laporkan ke pihak kepolisian untuk memanggil Paslon SALAMAT dan membuktikan tuduhannya yang menurut kami itu adalah Fitnah," tegasnya. 

Ulis mengatakan, kekecewaan yang dimiliki oleh Paslon SALAMAT yang kalah dalam kontestasi politik di Tidore, merupakan hal yang lumrah. Namun menurutnya, jangan karena kecewa yang berlebihan membuat Paslon Salamat mersikap secara membabi buta terhadap desa sehingga bisa mencoreng nama baik desa di mata masyrakat. "Karena apa yang menjadi perjuangan Pemerintah Desa untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat saat ini bisa tercoreng, apalagi saat Desa juga berupaya untuk membangun kepercayaan publik seiring dengan meningkatnya Dana Desa," katanya.

"Langkah yang dilakukan Paslon Salamat ini telah merusak kepercayaan pemerintah desa di mata masyarakat, lagipula soal dana Desa ini pengawasannya juga sangat ketat, mulai dari masyarakat, OKP, dan Stakeholder, bahkan Dana Desa ini juga ikut diaudit oleh Inspektorat dan BPKP sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan. Olehnya itu jangan membangun narasi seolah-olah ada keterkaitan pencairan dana desa kemudian dana itu digunakan oleh Paslon tertentu untuk kepentingan Pilkada, karena kami bisa dipastikan masalah itu tidak kaitannya sama sekali," tambahnya.

Selain itu Ulis juga menyorototi, terkait sikap salah satu  oknum di BANK BRI Cabang Soasio yang diduga ikut berikan keterangan transaksi pencairan Dana Desa tehadap pihak tertentu.

Ulis bilang, pencairan Dana Desa di tanggal 8 Desember 2020 waktu itu, hanya terdapat dua Desa dari 49 Desa yang melakukan pencairan, dan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pembiayaan Tunjangan dan Penghasilan Tetap (Siltap) Aparatur Desa bukan digunakan oleh Paslon AMAN dalam kepentingan Pilkada. 

Untuk itu, lanjut Ulis yang juga Kepala Desa Maitara Tengah ni, mendesak kepada Pemerintah Daerah agar dapat mengevaluasi kembali kerjasama antara Pemda dan BANK BRI Cabang Soasio. Bila perlu anggaran yang disimpan terkait dengan Dana Desa di BANK BRI, sudah harus dialihkan penangananya ke BANK yang lain. Karena selain dianggap terdapat dugaan oknum yang tidak beretika pelayanan mereka terhadap pemerintah desa juga kurang baik dan terkesan memperlambat proses pencairan. 

"Sepanjang proses politik berjalan lembaga yang dipercayakan oleh negara seperti Bawaslu Kota Tidore Kepulauan juga tidak menemukan adanya unsur money politik yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam memenangkan Paslon tertentu, ini artinya pencairan dana desa tidak ada kaitannya dengan kepentingan Politik oleh Pasangan AMAN," tandasnya. (aidar)

Share:
Komentar

Berita Terkini