Pembahasan APBD Halteng 2021 Molor, Nuryadin : Bupati Tak Izinkan TAPD Rapat Dengan Banggar

Editor: Admin author photo

Nuryadin Ahmad
WEDA- Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Tahun Anggaran 2021 belum dibahas alias molor.

Molornya pembahasan APBD Pemkab Halteng. Disebabkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menunda pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021. 

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Halteng, Nuryadin Ahmad, bahwa tim TAPD hingga sekarang tidak pernah menghadiri undangan dari tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD.

“ Tim TAPD sudah dua kali diundang untuk dimintai keterangan terkait keterlambatan penyampaian APBD, tetapi tak pernah hadir,” ungkap Nuryadin Ahmad kepada wartawan nusantaratimur.com

Absennya Tim TAPD Pemkab Halteng, kata Nuryadin, lantaran Bupati Edi Langkara tidak mengizinkan hadir dalam rapat bersama dengan Tim Banggar DPRD tanpa alasan yang jelas.

“ Saya tegaskan bahwa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 33,  bahwa keterlambatan APBD 2021 itu akibat dari ketidaksiapan dari Pemda. Bukan dari DPRD,” tegasnya. 

Lanjut Nuryadin, sesuai jadwal yang telah diputuskan di Badan Musyawarah (Banmus) maupun ketentuan yang berlaku, maka pengesahan APBD ditargetkan paling lambat 30 November kemarin.

“Jadi, kalau kami dari DPRD mau ekstrim sebetulnya bulan desember tidak ada jadwal untuk pembahasan APBD. Karena kami sudah masuk masa reses,” tutur Politisi asal PDI-Perjuangan ini. 

Nuryadin mengancam, APBD tahun 2021 tidak akan dibahas apabila model pengelolaan manajemen Pemerintahan seperti sekarang ini.

“Karena itu, saya tegaskan kepada pimpinan terkait surat penegasan DPRD kepada Pemda soal keterlambatan penyampaian APBD 2021 harus ditembuskan ke Pemprov dan Dirjen Otda. Masalah ini harus mereka ketahui,” bebernya.

Soal penyusunan APBD ini, DPRD dan Pemda adalah perangkat pelaksanaan regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pempus). “Jadi jangan tambah-tambah aturan berdasarkan kemauan sendiri, ”tegasnya.

Sambung Nuryadin, kalau Pemda terlambat menyampaikan APBD 2021 lanjutnya, akan berakibat pada dua hal. Pertama, hilangnya DID kurang lebih 40 M. Hal ini akibat dari tidak patuhnya Pemda terhadap ketepatan waktu pengesahan APBD.

Selain itu, berpengaruh pada penyerapan anggaran. Karena realisasi kegiatan maupun program pembangunan. Dipastikan seluruh proyek akan ditenderkan mulai bulan Mei dan Juni. Sedangkan bulan Juli kita sudah masuk masa perubahan anggaran. Ini siklus keuangan daerah kurang baik dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.

“ Jadi TAPD Pemkab Halteng harus memberikan penjelasan secara resmi kepada DPRD sehingga DPRD sebagai lembaga pengawasan bisa mengetahui itu. “Kalau penjelasan resmi tidak bisa disampaikan secara langsung dalam rapat ya harus melalui surat resmi yang ditanda tangani oleh saudara bupati. Dan itu menjadi dasar DPRD untuk menyampaikan ke Publik,” ujarnya.

Sementara itu, wakil ketua II DPRD Halteng, Hayun Maneke menambahkan, Pemda halteng sampai saat ini belum sampaikan RAPBD 2021 ke DPRD. 

" Informasi yang diterima, Pemda saat ini masih melakukan penyesuaian sistem, karena ada perubahan sistem dari SIMDA ke SIPD, tutupnya. (dir)

Share:
Komentar

Berita Terkini