RAPBD Halteng 2021 Belum Dibahas, Munadi : Mari Positif Thinking dan Tidak Saling Menuduh

Editor: Admin author photo

 

Munadi Kilkoda

WEDA- Lambatnya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Pemkab Halmahera Tengah (Halteng) disoroti salah satu anggota Banggar Nuryadin Ahmad.

Pasalnya, untuk tahun 2021 mendatang Pemkab Halteng kemungkinan besar menggunakan pedoman pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah daerah berdasarkan APBD 2020.

Hal ini disebabkan hingga batas waktu pembahasan APBD 2021, yakni pada tanggal 30 November 2020, Pemerintah Daerah belum mengajukan ke DPRD Halteng.

Terkatung-katungnya pembahasan R-APBD Halteng 2021. Hal itu diakui Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Halteng, Munadi Kilkoda. “ Betul pembahasan RAPBD 2021 belum dilakukan sampai hari ini karena dokumennya juga belum diajukan ke DPRD, namun saya tidak melihat keterlambatan pembahasan karena kesengajaan pemda,” ungkap Munadi Kilkoda melalui press rilis kepada wartawan media ini, Rabu (02/12/2020).

Lanjut Munadi kita tahu bersama, ada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 terkait perubahan sistem perencanaan pembangunan dari SIMDA ke SIPD dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah maupun keputusan Mendagri  050 Tahun 2020. 

“ Semua itu mengharuskan pemerintah melakukan penyesuaian, dan itu bukan hal yang mudah, butuh waktu, makanya sampai hari ini penyesuaian itu masih dilakukan,” sambung Munadi.

Ini bukan saja kita sendiri yang alami, rata-rata keterlambatan ini juga dialami daerah lain di Indonesia. 

“ Pemerintah Pusat dalam hal ini Mendagri pasti memahami situasi tersebut. Jadi tidak ada itu Pemda bikin aturan lain sehingga penyusunan APBD mengalami keterlambatan. Itu tuduhan yang tidak mendasar,” pungkasnya.

Munadi menambahkan kita semua berharap, penyesuaian ini segera selesai dan bisa diserahkan kepada DPRD untuk dibahas. 

“ Karena itu kami Fraksi NasDem minta kepada teman-teman Fraksi lain kasih kesempatan dan waktu kepada TAPD untuk menyelesaikan tugas penting ini. Saya yakin mereka juga tidak mau ini berlarut-larut,” pinta Munadi.

Mengenai jadwal pembahasan APBD itu sudah diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun 2021, penetapan Perda APBD itu Per 31 Desember 2020. 

“ Artinya kita masih punya waktu untuk melakukan pembahasan sampai persetujuan dengan tidak mengabaikan tujuan dan substansi APBD yang pro pada kepentingan rakyat Halmahera Tengah,” ujarnya.

Tak hanya itu, Munadi juga menanggapi ketidakhadiran TAPD disaat di undang Badan Anggaran (Banggar) DPRD. “  Mari kita positif tingking, dan tidak saling menuduh berlebihan. Mungkin mereka sedang fokus menyelesaikan APBD ini sehingga belum bisa hadir.”

“ Saya berharap walaupun begitu koordinasi terus dilakukan untuk memastikan penyusunan APBD 2021 ini bisa segera selesai. Kita juga berharap TAPD bekerja sebagai team work sehingga kepastian jadwal pembahasan APBD juga tidak versi masing-masing orang yang ada di TAPD. Ini yang harus dibangun,” harapnya.

Untuk  Dana Insentif Daerah (DID). Menurut Munadi  daerah itu mau dapat dan tidak, itu ditentukan dari kriteria yang dicapai, harus WTP dari BPK, melaksanakan e-government, dan lain-lain.

“ Jadi bukan ketepatan waktu pembahasan APBD menjadi kriteria tunggal. Tidak itu, kami dari NasDem berkeyakinan, sekalipun pembahasan APBD ini sedikit terlambat, tapi DID kita tidak hilang. Kita WTP berturut-turut kok,” cecarnya. (dir)

Share:
Komentar

Berita Terkini