Sinergi Pengawasan Antara BPKP Malut Dengan Pemprov Malut

Editor: Admin author photo

 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Aryanto Wibowo telah melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Gubernur Maluku Utara K. H. Abdul Ghani Kasuna, Lc pada Selasa. (2/11). 

Ternate, - Bertempat di ruang tamu Gubernur, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Aryanto Wibowo telah melakukan Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Gubernur Maluku Utara K. H. Abdul Ghani Kasuna, Lc pada Selasa. (2/11). 

Penandatanganan ini berlangsung pada pukul 11.00 – 12.30 WIT. Acara ini disaksikan oleh Inspektur Provinsi Maluku Utara M. T. Nirwan, Kepala BPKPAD Provinsi Maluku Utara Ahmad Purbaya, Koordinator Pengawasan Bidang P3A Safi' Mahmud, Sekretaris Inspektorat Provinsi Maluku Utara, dan pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.  Penandatanganan ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. 

Penandatanganan Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan koordinasi pengawas dalam negeri, juga sebagai tindak lanjut dari Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kemendagri dengan Kepala BPKP. Selain itu  Nota Kesepakatan ini berfungsi sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. 

Setelah penandatanganan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito menyampaikan sambutan dan paparan terkait penyerapan anggaran, pengawasan keuangan desa, atensi kepala daerah, serta strategi penanganan kesehatan 3M + 3 T.  

Sementara, Kepala BPKP, dalam paparannya menyampaikan isu isu pengawasan intern di daerah seperti : Urgensi Percepatan Pelaksanaan Kegiatan PC-PEN di daerah, Tantangan dalam Kelancaran PBJ di masa Pandemik Covid-19, Pencegahan Korupsi di masa pandemik, Peningakatan kompetensi APIP dan Pimpinan APIP, Pembaharuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berorientasi Hasil, Kolaborasi Pengawasan Intern Untuk Pengawasan Akuntabilitas Lebih Optimal. (Red-tim) 

Share:
Komentar

Berita Terkini