Soal Polemik RAPBD Halteng 2021, Ahlan Djumadil Sarankan TAPD Baca Permendagri 65/2020

Editor: Admin author photo

 

Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara

WEDA - Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Ahlan Djumadil geram dengan pernyataan Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Halmahera Tengah Salim Kamaludin mengenai  keterlambatan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021.

Menurut Ahlan pernyataan Salim Kamaludin itu sangat menyesatkan dan keliru sehingga menimbulkan polemik baru menjelang pengajuan RAPBD Kabupaten  Halmahera Tengah.

"Saya sarankan kepada Sekretaris TAPD Salim Kamaludin untuk kembali membaca Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021," ujar Ahlan Djumadil kepada nusantaratimur.com, Jumat (04/12/2020).

Tak hanya itu, Ahlan Djumadil pun mengingatkan Sekretaris TAPD harus mencermati lampiran Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 pada tabel 4 halaman 74 terkait  tahapan dan jadwal penyusunan APBD. Disitu dijelaskan secara terang dan tegas bahwa tahapan pengajuan RAPBD itu dijadwalkan pada minggu kedua bulan September bagi Daerah yang melakukan hari kerja lima hari. 

"Saya lihat TAPD tidak bisa membedakan antara tahapan dan waktu pengajuan RAPBD ke DPRD oleh Kepala Daerah dengan tahapan persetujuan bersama antara DPRD dengan Kepala Daerah terhadap RAPBD atau boleh jadi Sekretaris TAPD tahu, tetapi pura-pura tidak tahu karena tidak bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh kepala daerah kepada TAPD terkait penyusunan APBD Halteng tahun 2021," cecarnya.

Ahlan mengemukakan, alasan Pemda terkait dengan keterlambatan penyampaian RAPBD Tahun 2021 itu, akibat adanya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. 

"Hal ini Kami juga memahami karena adanya keterbatasan sumber daya aparatur kita.  Tetapi seharusnya  Pemda harus ingat bahwa dua Permendagri itu terbit sejak 2019 oleh Menteri Dalam Negeri  sejak tanggal 23 Januari 2020 dan membuat surat edaran ke seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota melalui Surat Edaran Nomor: 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah," katanya.

Untuk itu, kata Ahlan, tim TAPD lambat merespon perubahan-perubahan sistem perencanaan saat ini, sehingga jangan lagi berdebat soal lambat atau tidak lambat pengajuan RAPBD Halteng tahun 2021 ini, karena sesungguhnya sudah terlambat dari tahapan pengajuan.  “ Jadi sekarang TAPD harus mempercepat pembahasannya,” sambung Ahlan.

"Saya sarankan fokus untuk menyusun dokumen RAPBD agar waktu dekat bisa diajukan ke DPRD sehingga DPRD ada waktu yang cukup untuk membahas bersama dengan TAPD," tandasnya. (dir/red)


Share:
Komentar

Berita Terkini