Tim Paslon MS-SM Tolak Hasil Pleno Rekapitulasi Suara KPU Taliabu

Editor: Admin author photo

 

Budiman L. Mayabubun

TALIABU-  Tim pemenangan dan partai pengusung Paslon nomor urut 1, Muhaimin Syarif dan Safruddin Mohalisi (MS-SM) menolak tegas seluruh hasil rekapitulasi suara yang di gelar oleh KPU kabupaten Pulau Taliabu Maluku Utara.

Hal tersebut ditegaskan tim Pemenang MS-SM Budiman L. Mayabun dalam konferensi pers di Kedai Liang Haya Bobong, Taliabu, Selasa, 15 Desember 2020.

Budiman menyatakan, sikap penolakan itu lantaran dalam proses pimilihan kepala daerah atau Pilkada 2020 di Taliabu menyisahkan banyak pelanggaran yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif (TSM) yang diduga dilakuan paslon nomor 2 Aliong Mus - Ramli (AMR).

 "Pelanggatan itu dilakukan baik penyelanggara, aparat-aparat desa, PNS maupun kadis-kadis, tegasnya 

Budiman mengemukakan, jenis pelanggakaran yang ditemukan pihaknya itu mulai dari mobilisasi para Camat dan Kepala Desa terhadap masyarakat dalam melakukan perekaman E-KTP guna mendongkrak partisipasi pemilih di Desa-Desa terpencil. Dan yang terjadi ketidaksesuian jumlah kertas suara dan pemilih dibeberapa TPS.

"Kami juga  menemukan beberapa selisih angka-angka di beberapa TPS, salah satunya adalah TPS 2 desa Parigi, dimana surat suara dan pemilih mengalami kelebihan sebanyak 125 suara dan kami telah menyampaikan kepada PPK dan KPU untuk di kroscek tapi tidak di gubris," ungkapnya.

Semantara itu kata Budiman, terkait dugaan penyelenggara pemilu du tingkat PPS dan KPPS. Yang mana penyelanggara tersebut merupakan tim sukses paslon nomor 2 atau AMR itu telah di laporkan kepada Bawaslu setempat."Laporannya kami sudah masukkan ke Bawaslu," katanya

Selain itu menurut Budiman, juga ditemukan pelanggaran terkait edaran mendagri atas larangan pencairan Angaran dana Desa dan Dana Desa (ADD/DD) menjelang pencoblosan pencoblosan.

"Kami temukan adanya pencairan dana desa oleh kades-kades pada H-2 hari H, padahal edaran mendagri untuk tidak ada pencairan dana desa sebelum adanya Pemilu  jelang hari pencoblosan, selain itu kami juga telah memasukan laporan ke Bawaslu terkait dengan hibah lahan di Desa Sahu yang di berikan AMR saat kampanye beberapa waktu lalu, ini merupakan TSM dan sudah tahu kalau penggunaan dan pemanfaatan program itu adalah diskualifikasi," ungkap Budiman.

Tak hanya itu Budiman Bilang, pelanggaran penggunaan dan pemanfaatan program pemerintah daerah juga di jumpai di Desa Jorjoga, Kecamatan Taliabu Utara, dimana program tersebut adalah kepetingan paslon nomor 2.

"Kita juga telah menemukan adanya pemanfatan program di desa Jorjoga, Kecamatan Taliabu Utara, dan juga adanya intimidasi terhadap penerima bantuan PKH," katanya.

Selain ditemukan sejumlah kecurangan tersebut, lanjut Budiman, terdapat  dugaan penggunaan Surat Keterangan (Suker) KTP yang NIK-nya bukan berasal dari daerah Taliabu. Suket yang peroleh masyarakat ini dari Dukcapil Taliabu. 

"Ini merupakan pelanggaran yang dilakukan secara TSM  untuk memenangkan paslon 02 karena penggunaan Suket dan KTP sangat tinggi atau DPTB. Atas dasar ini kami menolak hasil Pilkada tahun 2020 di Pulau Taliabu," terangna.

Dengan demikian Budiman mengatakan, Pihaknya  akan melaporkan Paslon nomor 2 ke Bawaslu Maluku Utara dan mensangketakan kejahatan Pilkada oleh penyelenggara itu ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Sekedar diketahui, Pleno Rekapitulasi hasil perhitungan suara  pilkada di KPU Taliabu, Selasa  (15/12). Paslon nomor urut 1, MS-SM memperoleh suara sebanyak 15.570 suara dan paslon nomor urut 2, AMR sebanyak 17.491 suara.(Ari)

Share:
Komentar

Berita Terkini