Usulan Anggaran Ditolak Lampu Jalan Kota Tidore Teracam Mati Suri

Editor: Admin author photo
Ilustrasi Lampu Jalan (Dok. Istimewa)
TIDORE – Lampu penerangan Jalan di Kota Tidore Kepulauan (Tikep) terancam mati suri. Pasalnya anggaran pembiayaaan yang dialokasikan dalam usulan  APBD-P 2020 ditolak DPRD Kota Tidore. Penolakan itu tentunya akan berakibat serius pada kebutuhan masyarakat.

Pj Sekretaris Daerah Kota Tikep M. Miftah Bay mengemukakan, pihaknya tidak memahami maksud dari penolakan DPRD terhadap usulan anggaran APBD-P 2020 Kota Tidore. Padahal kata Ia, Pemkot sudah berusaha keras dalam pembahasan usulan APBD-P tesebut, bahkan pembahasannya dilakukan siang -malam.

 "Sekitar 11 milyar yang kami alokasikan untuk kepentingan rakyat, termasuk lampu jalan, biaya honor dokter ahli, dan kepentingan para pedagang ikan mengenai listrik colstorage yang nilainya kurang lebih 225 Juta untuk tiga bulan, namun karena tidak disetujui DPRD maka dianggap tahun 2020 Pemkot Tikep tidak berAPBD-P," ungkap Miftah saat ditemui sejumlah wartawan di Tidore, Senin, (28/12/20) kemarin.

Miftah mengatakan,rincian kebutuhan pembiayaan lampu penerang jalan untuk pulau Tidore, perbulannya senilai Rp. 110 juta, sementara di wilayah Sofifi perbulan Rp. 25 Juta. Sedangkan biaya listrik yang harus dibayar oleh Pemkot terhitung tiga bulan tekahir yakni Oktober - Desember 2020.

"Ditahun 2020 kami telah mengalokasikan pembayaran listrik dalam satu tahun, hanya saja karena adanya Covid-19 sehingga dananya kemudian di refocusing untuk kepentingan penaganan Covid, ini membuat anggaran di tiga bulan terkahir ikut berkurang. Maka dari itu, kami kemudian kembali mengalokasikan anggaran tersebut melalui APBDP untuk tiga bulan terkahir di tahun 2020, namun tidak disetujui oleh DPRD. Jadi kalau ditanya anggarannya ada atau tidak, jawabannya tentu ada, tetapi kunci yang mau dibuka untuk dilakukan pembayaran tidak bisa, karena telah ditolak dan tidak disetujui oleh DPRD," terangnya. 

Akibat dilakukan nya refokusing, menurut Miftah, pada bulan Oktober, Pemkot melakukan pinjaman ratusan juta untuk pembayaran tagihan listrik tersebut. Sebab itu, sambung Mifta, untuk dua bulan terkahir ini, Pemkot tidak lagi melakukan pinjaman karena pembiayaannya ditaksir cukup besar. "Kecuali di wilayah Sofifi mungkin bisa diselesaikan sampai pada bulan Desember, karena pembiayannya tidak terlalu besar yakni 25 Juta perbulan," katanya.

"Karena itu kami berharap agar kedepan DPRD bisa menyamakan langkah dengan Pemda untuk berpihak terhadap masyarakat, agar masyarakat tidak dikorbankan. Saya kira persoalan ini makin tajam karena mungkin dalam suasana Pilkada," katanya. 

Miftah menambahkan, saat ini Pemkot sudah menerima dana transfer dari pemerintah pusat senilai Rp. 400 juta, yang bersumber dari biaya 10 persen pembayaran bulanan listrik dari rumah masyarakat yang telah masuk ke rekening Daerah.

"Namun biaya tersebut tidak berdiri secara sendiri, melainkan masuk dalam item Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga jika digunakan anggaran tersebut, maka perlu diatur mekanisme perbelanjaan yang harus dibahas secara bersama oleh TAPD dan Banggar DPRD Tikep untuk bisa dibelanjakan pada kegiatan apa saja, agar bisa tertib dalam beranggaran," tutupnya.

Sekedar diketahui, penolakan APBD-P Tikep 2020 tersebut dari dari empat fraksi di DPRD Tikep, yakni, PAN, PKB, Demokrat, dan Nasdem. Sementara untuk Fraksi PDIP menerima usulan APBD-P. (Aidar)

Share:
Komentar

Berita Terkini