25 Pengacara DPP PDI-Perjuangan Siap Kawal AMAN di MK

Editor: Admin author photo

Wali Kota Tidore Capt. Ali Ibrahim (Foto: Aidar Salasa)
TIDORE –  Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim dan Muhammad Sinen atau AMAN menyiapkan sebanyak 27 pengacara, menghadapi gugatan paslon  Salahudin Adrias dan Muhammad Djabir Taha  (SALAMAT) di Mahkamah Kontitusi (MK).

Hal tersebut ditegaskan calon Walikota Capt Ali Ibrahim kepada Nusantaratimur.com  di kantor Walikota Tidore Kepulauan, Senin, 4 Januari 2021.

27 pengacara yang siap mendampingi paslon  AMAN tersebut, kata Capt Ali, terdiri dari 25 pengacara DPP PDI Perjuangan dan 2 berasal dari tim hukum paslon AMAN."Jadi hasilnnya seperti apa nanti kita lihat putusannya di MK, namun tanpa mendahului keputusan Allah, sejauh ini saya tetap optimis bahwa pasangan AMAN tetap akan menang,” ujarnya.

Capt Ali menyatakan, saat ini, Tim hukum AMAN telah menyiapkan jawaban atas gugatakan rival politiknya tersebut. ‘’Dan kemungkinan di tanggal 16 nanti tim hukum dari Tidore sudah akan bertolak ke Jakarta untuk bergabung dengan 25 tim hukum dari DPP PDIP," ungkapnya.

Walikota aktif Kota Tidore Kepulauan ini mengaku, sebagai kader PDI Perjuagan, Ia bersama Muhammad Sinen yang juga ketua DPD PDIP Provinsi Maluku Utara akan menjadi prioritas partai besutan Megawati tersebut. Sebab itu lanjut Ia, DPP PDIP akan membackup secara full.

"Sudah pasti DPP PDIP akan membackup kami, karena kami adalah kader Partai, bahkan mereka juga telah menyiapkan 25 pengacara untuk bersama-sama dengan kami para saat sidang di MK," katanya.

Dengan demikian Ali bilang, pihaknya sangat siap menghadapi gugutan paslon  SALAMAT  di MK tersebut.

Ali menyebut, apa yang di persoalkan paslon SALAMAT itu tidak menjadi masalah bagi paslon AMAN dari hasil perolehan suara di Pilwako Tidore 9 Desember 2020 kemarin. Karena kata Ia, substansi dari gugatan SALAMAT tersebut  hanya pada pemilih DPTb serta indikasi korupsi.

 "Apalagi beberapa hari kemarin, laporan SALAMAT yang masuk ke Bawaslu Provinsi Maluku Utara juga telah mendapat penolakan, ini artinya materi yang disiapkan oleh pasangan Salamat sangat lemah sehingga bisa saja MK juga akan menolak seperti dilakukan Bawaslu," tandasnya. (NT)

Penulis: Aidar Salasa

Share:
Komentar

Berita Terkini