Bawaslu Malut Siap Beri Keterangan Di MK

Editor: Admin author photo
Muksin Amri, Ketua Bawaslu Malut Saat di Wawancara Awak media (foto:ist) 

TERNATE-Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Provinsi Maluku Utara siap memberikan keterangan di Mahkama Konstitusi (MK). Muksin Amrin menyatakan pihak sedang dalam merampungkan keterangan yang nantinya disampaikan pada sidang pendahuluan perselihan hasil pemilu kepala daerah. 

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara itu mengemukakan, agenda sidang pendahuluan itu dijadwalkan pada 26 sampai 29 Januari 2021. Dalam sidang nanti, lanjut Muksin, ada tiga pokok yang diterangkan dalam sidang tersebut,

Muksin mengatakan bawaslu akan menjelaskan poin per poin pokok permohonan sebagai pokok pertama. Kedua adalah menerangkan penanganan pelanggaran, dan aspek pengawasan sebagai pokok ketiga.

“Sidang pendahuluan itu tentu setelah pemberi/pembacaan pokok permohonan dan jawaban permohonan oleh KPU, kemudian keterangan pihak terkait, kemudian keterangan bawaslu. Keterangan kita sudah rampung, Senin 11 Januari nanti kita finising terakhir,” kata Muksin usai menghadiri Musyawarah Wilayah DPW PKB Maluku Utara di aula Hotel Ayu Lestari Bastiong Karance Ternate Selatan (09 01/2021.

Muksin menyebut keterangan yang sudah dirampungkan itu selanjutnya diserahkan ke Bawaslu RI dan 13 Januari. Kemudian 18 Januari tahap finising di Bawaslu RI, dan paling lambat 25 Januari sudah di masukkan ke MK beserta seluruh alat bukti yang diajukan.

“Setiap kabupaten/kota buktinya berbeda-beda. Formulir Model C.Hasil salinan-KWK kita masukkan juga, termasuk Formulir Model D Kecamatan, dan Model B Kabupaten/kota. Dokumen-dokumen itu kita masukkan sebagai alat bukti dalam keterangan di MK yang akan dijadwalkan 26-29 Januari 2021,” ujarnya.

Muksin mengatakan keterangan nantinya disampaikan itu termasuk Halmahera Utara dan Kepulauan Sula. Dua kabupaten itu, sambung Muksin, tidak menindaklanjuti rekomendasi pemungutan suara ulang atau PSU.

Di Sula, lanjut Muksin, bawaslu setempat merekomendasikan pemungutan suara ulang di enam TPS. Sedangkan Halmahera Utara satu TPS. Menurut Muksin, penyebab dikeluarkan rekomendasi PSU dipicu oleh ulah KPU.

“Kita akan jelaskan di hadapan MK terhadap persoalan-persoalan yang kita sudah rekomendasikan tapi dilaksanakan KPU. Untuk Sula itu kita laporkan ke DKPP karena tidak melaksanakan rekomendasi itu,” terangnya," Tutupnya,(Adi).

Share:
Komentar

Berita Terkini