DPRD dan Pemda Halteng Satu Persepsi Godok Perda RTRW

Editor: Admin author photo

Rapat Tim Penyusun RTRW bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupatem Halmahera Tengah (Dok: dir)
WEDA- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) melakukan rapat substansi persetujuan mengenai   Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berlangsung di ruangan rapat DPRD. Kamis (28/01/2021).

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Halteng, Nuryadin Ahmad mengatakan satu tahapan untuk menyusun RTRW sebelum diajukan ke DPRD untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah adalah persetujuan substansi antara Pemda dengan DPRD yang dituangkan dalam berita acara kemudian ditanda tangani oleh pimpinan DPRD dan Kepala Daerah. 

‘” Saat ini DPRD dan Pemda sudah satu persepsi terkait RTRW yang sementara digodok untuk disampaikan ke dewan,” ungkap Nuryadin.

Dia pun menambahkan dalam pembahasan RTRW ada beberapa hal-hal yang menjadi perdebatan antara Tim Penyusun RTRW dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah mengenai  dengan luasan kawasan industri yang di rancang kurang lebih 19.000 hektar. 

“ Lalu kemudian beberapa hal itu, kami  mempertanyakan terkait dengan daya dukung maupun daya tampung,” ungkapnya.

Berkaitan dengan kebijakan daerah secara struktur ruang maupun pola ruang yang tidak sesuai, maka RTRW ini harus di revisi kembali oleh tim penyusun dan  Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Halteng. Hal sesuai dengan evaluasi dari Kementerian ATR itu RTRW Halmahera Tengah harus itu harus di revisi kembali,” ucap Nuryadin.

Sementara poin-poin yang dibahas dalam RTRW sudah final. “ Karena tahapan kita dengan tim perumus, setelah itu nanti di bawa ke provinsi untuk mendapatkan rekomendasi langsung dari gubernur,” jelasnya.

Setelah mendapat rekomendasi dari gubernur,  tahapan selanjutnya adalah di bawa ke Kementerian ATR untuk mendapatkan surat izin prinsip. “ Surat izin prinsip itu setelah di terbitkan oleh kementerian baru tim perumus dari Pemda akan mengajukan draf RTRWnya ke DPRD untuk mendapat pengesahan,” kata Nuryadin.

Kepala Bapelitbangda Halteng Salim Kamaludin menyampaikan kesepakatan poin-poin penting dalam pembahasan RTRW yaitu pola ruang, struktur ruang dan hal-hal strategis yang dalamnya itu adalah kawasan-kawasan yang dianggap memiliki nilai strategis. 

“ Itu yang di sepakati bersama dengan tim penyusun RTRW dengan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Halteng,” ungkap Salim.

Dia pun menjelaskan kawasan-kawasan yang dibahas itu, yakni kawasan industri perikanan dan industri-industri-industri kecil termasuk dengan wilayah-wilayah yang di anggap menjadi wilaya-wilaya penyangga baik itu hutan lindung dan lahan pertanian yang berkelanjutan itu yang di sepakati. 

“  Untuk kawasan perikanan dan perkebunan itu di arahkan ke daerah Patani, Weda Timur, karena kawasan industri sudah berada di wilayah Weda Tengah, Weda Utara dan Pulau Gebe sesuai  dengan wilayah yang memiliki potensi pertambangan yang ada,” pungkasnya.

Sambung Salim, jadi selain menyepakati atau memunculkan hal-hal yang di anggap dominan yang saat ini di hadapi seperti kebutuhan untuk industri kemudian wilayah-wilayah penyangga. Dan hal-hal yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RTRW yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, tutupnya. 

Penulis: Takdir Talib
Editor  : Redaksi

Share:
Komentar

Berita Terkini