JPKP Halteng Soroti Proyek Tanpa Papan Nama

Editor: Admin author photo

 

Pekerjaan proyek diduga tanpa nama (dok: dir)

WEDA- Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) soroti  proyek pekerjaan median jalan di depan Mesjid Raya Weda. Anehnya, proyek tersebut  tak memiliki papan nama proyek. 

Humas JPKP Halteng Rosihan Anwar menerangkan setiap proyek tanpa papan nama informasi proyek merupakan sebuah pelanggaran karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang dan Peraturan lainnya.

Kedua regulasi dimaksud, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

“ Proyek tanpa plang atau papan proyek melanggar Perpres dan undang-undangan,” tegas Rosihan Anwar kepada nusantaratimur.com, Sabtu (9/7/2021).

Dia pun menjelaskan plang informasi proyek itu, bertujuan agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan. Dimana keterbukaan atau transparansi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik. 

“ Pada Perpres Pasal 25 diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, papan pengumuman resmi, dan sebagainya. Ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tukasnya.

Rosihan kembali menandaskan apa yang dilakukan itu pihak rekanan telah melanggar kedua peraturan dimaksud. “Ya melanggar UU dan Perpres,” terangnya.

Dia pun mengharapkan dinas teknis segera memasang plang papan nama pada seluruh kegiatan proyek pembangunan di wilayah setempat, baik proyek infrastruktur jalan, drainase atau proyek perumahan.

Di sisi lain, pihak JPKP berdasarkan investigasi lapangan sejumlah pekerjaan pembangunan proyek perumahan dan proyek infrastruktur di wilayah Halteng banyak yang tidak memasang papan proyek.

“ Apakah pembangunan proyek tersebut dananya bersumber dari APBN, APBD, Provinsi Maluku Utara atau APBD Halteng, kan semuanya menggunakan keuangan negara, jadi kalau proyek tanpa papan nama disebut proyek siluman" kata  Rosihan.

Dia memaparkan kewajiban memasang plang papan nama tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Ada pula Permen PU Nomor 12 Tahun 2014 tentang pembangunan drainase kota, infrastruktur, jalan dan proyek irigasi. 

“ Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek,” paparnya.

Rosihan menyatakan kenapa pentingnya informasi papan nama tersebut diantaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan proyek.

“ Dengan adanya plang papan nama proyek itu, masyarakat dapat mengawasi secara langsung pekerjaan proyek yang ada di daerah mereka masing-masing,” pungkasnya. (dir/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini