Komisi II Geram Dengan Walikota Ternate, Ini Alasannya

Editor: Admin author photo
Mubin A. Wahid (foto:ist)

TERNATE, Ketua komisi II DPRD kota Ternate Mubin A. Wahid mempertanyakan refrensi apa  wali kota Ternate H. Burhan Abdurrahman merekrut  Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 953 orang di akhir masa kepimpinannya.  

Apa urgensi dan dasar wali kota mengangkat PTT sebanyak 953 orang, itu untuk apa.? sangat luar biasa membebani daerah untuk itu wali kota jangan main-main, "jangan mengikuti nafsu dan ego pada akhirnya pemerintahan kedepan tidak berjalan dengan maksimal,"tegasnya.

Untuk mengantisipasi jumlah PTT tersebut maka harus dilakukan pembayaran kurang lebih diatas 40 hingga 50 miliar, ditambah lagi kalau utang yang lainnya maka tidak bisa bayangkan dapat uang dari maka untuk bisa dibayarkan.

Menurutnya, pembebanan dalam pemerintahan itu wajar selama itu masih logis dan rasional, tapi dimasa pemerintahan Burhan Abdurrahman sudah tidak lagi rasional, karena tidak berpikir secara matang terkait dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, bagaimana konsekuensi dampak Covid-19 tentu sangat besar untuk itu menjadi pertimbangan.

Oleh karena itu Pempus yakni Kemenkeu dan Kemendagri meminta kepada Pemda untuk melakukan rekofusing, tujuannya menyesuaikan anggaran daerah sehingga dalam melaksanakan pembangunan tidak ada hambatan,

"tapi Pemkot Ternate tidak melakukan rekofusing malah menambahkan beban yang cukup berat, pengelolaan di masa pemerintahan 2 tahun terakhir Burhan Abdurrahman ini sangat buruk, jangan dielakkan lagi karena fakta yang membuktikan, buruk sekali pengelolaan keuangan pemerintah wali kota 2 tahun ini,"tandasnya.

Ketua komisi II pun menambahkan, mereka tidak melihat kondisi secara objektif dengan beranggapan masalah tersebut hanya hal yang biasa, padahal dampaknya sangat luar biasa kalau dilakukan perencanaan yang baik tidak ego dan memiliki nafsu yang besar dengan melihat kondisi keuangan daerah, maka seharusnya pada saat pembahasan APBD 2021 Pemkot sudah menyampaikan utang-utang tersebut, sehingg bisa dimasukkan luncuran APBD 2020 ke 2021 agar bisa kegaiatan yang lain dipending untuk membayar program dan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan dan menjadi utang Pemkot Ternate.

" Mereka sengaja untuk tidak masukkan, masa APBD disahkan 30 November tapi program dan kegiatan belum dibayar tidak terkafer, ini pemerintahan model apa bisa saja disengaja karena sudah berulang-ulang seperti ini mulai dari  tahun 2019 ke 2020 dan 2020 ke 2021,"kesalnya.

DPRD menilai ini bentuk-bentuk kesengajaan yang dilakukan pemerintah karena penganggaran yang tidak bagus. Menurutnya, hal ini tidak main-main pertanggung jawabannya harus benar-benar, nanti dilihat LPJ wali kota di tahun 2021, nanti kita lihat semuanya akan tergambar.

Mubin juga menambahkan, program kegiatan yang betul-betul rasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah seharusnya hanya Rp 45 miliar, "tapi karena Burhan Abdurrahman tidak konsisten maka menyelesaikan pembayaran Multiyears dengan tahapan pembayaran tidak sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan, maka terjadi penumpukan di tahun 2021 belum lagi tambah pengangkatan PTT yang tidak rasional,"tutupnya. (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini