Mubin Bantah Pernyataan Walikota Ternate Terkait Multi Years

Editor: Admin author photo
Mubin saat di wawancarai awak media (foto;ist) 

TERNATE- , Ketua Komisi II DPRD kota Ternate Mubin A. Wahid mempertanyakan stegmen walikota Ternate H. Burhan Abdurahman menyangkut dengan Multiyears  bukan hutang tapi program berkelanjutan yang dibayarkan secara bertahap mulai dari tahun 2019, 2020 hinga 2021.

Dirinya menyampikan bahwa multyers itu program kesepakatan antara Pemkot dengan DPRD. Kesepakatan itu ada item-item pekerjaan dan juga pembayaran.

Lanjut dia Kesepakatan Pembayaran Multiyers itu dibayarkan pertahap, yakin tahun 2019 dibayar berapa, 2020 hinga  2021 dibayar berapa banyak.

"Karena pemerintah kota tidak konsisten maka penumpukanya ada di tahun 2021 yang seharusnya di tahun 2021 itu pembayaranya tingal Rp 45 Milyar, namun tahun 2021 terjadi penumpukan pembayaran sebesar Rp 81 milyar," ungkapnya dengan nada tegas. saat dikonfirmasi, Rabu (6/01) dikantor DPRD kota Ternate.

"Jadi setip tahunnya ada penunggakan pembayaran Multiyer yang dilakukan oleh Pemkot Ternate. Namun DPRD sudah mengingatkan Jauh-jauh hari pada Pemkot jangan sampai ada penumpukan pembayaran," jelas Mubin 

Kemudian dirinya menanyakan pada walikota Ternate, jika suatu program kerja sudah selesai dilakukan namun tidak dibayar itu namanya apa. "Saya mau tanya, kalau kerja sudah selesai namun tidak dibayar tepat waktu itu namanya apa, kalau bukan Utang," singung Mubin, pada walikota.

Lanjutnya dia, DPRD melihat bahwa pendapatan kita tidak mencapai target, baik itu transfer maupun pendapatan daerah akibat dari dampak Covid-19. Kami juga sudah pernah mengihtiarkan pada walikota H. Burhan Abdurahman agar supaya program yang disepakati perlu ditinjau kembali, karna kemampuan keuangan kita tidak akan mampu.

"Oleh karena itu, kita meminta untuk duduk sama-sama, misalkan belum dikerjakan proyek multiyers segmen selatan maka kita stop dulu, progresnya kita hitung dan sisanya jangan dulu dilaksanakan, namun Pemkot  ngotot membuat proyek tersebut," paparnya. 

"Kalau pemerintah mau melanjutkan itu maka program lain jangan dulu dilaksanakan, sehingga adanya keseimbangan antara belanja dan pendapatan," Sambung Mubin. 

Tapi Mubin bilang Pemkot nafsunya tinggi tapi kemampuan APBD tidak ada. Kemudian dalam kondisi seperti itu, DPRD meminta Pemkot dalam hal ini, walikota yang belum dilaksanakan tolong diberhentikan dulu, sehingga kita mampu menyesuaikan pendapatan-pendapatan yang tidak mencapai target tersebut. (Red-tim) 

Share:
Komentar

Berita Terkini