Proyek Jalan Loloda Bermasalah, KPPU Denda Dua Perusahan Rp 2,1 Miliar

Ilustrasi Jalan (Istimewa)

JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memutuskan dua perusahan kontraktor bersalah, terkait tender Pembangunan Jalan Ruas Ngajam–Apulea, kecamatan Loloda Utara segmen III pada Satker Dinas PUPR Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara APBD Tahun Anggaran 2018 – 2020. Putusan ini dibacakan pada Kamis 7 Januari 2021 kemarin, di Kantor Pusat KPPU Jakarta.

Dua perusahan itu diantaranya PT Ikhlas Bangun Sarana dan PT Hapsari Nusantara Gemilan. Kedua perusahan tersebut melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berbunyi: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”

Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan hukuman berupa denda administratif kepada PT Ikhlas Bangun Sarana dengan denda sebesar Rp 1.100.000.000,00 dan PT Hapsari Nusantara Gemilang Rp 1.000.000.000,00.

“Kedua terlapor diperintahkan untuk melakukan pembayaran denda selambat-lambatnya 1 tahun sejak putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap,” ujar KPPU dalam siaran pers yang diterima Nusantaratimur.com, di Ternate, Minggu 10 Januari 2021.

Putusan KPPU Nomor 30/KPPU-I/2019 itu menyebutkan, dalam perkara tender ini, melibat 5 terlapor yakni, terlapor I PT Ikhlas Bangun Sarana, terlapor II PT Hapsari Nusantara Gemilang, terlapor III PT Cipta Aksara Perkasa, terlapor IV PT Alfa Adiel dan terlapor V Kelompok Kerja I Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2018 (Pokja I ULP).

Setelah melalui tahapan penyelidikan dan persidangan, Majelis Komisi memutuskan terlapor I, II, III, dan V terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sementara terlapor IV ditemukan tidak melakukan pelanggaran atas pasal yang dituntutkan.

Sedangkan untuk terlapor III, PT Cipta Aksara Perkasa, Majelis Komisi menjatuhkan hukuman berupa larangan bagi terlapor untuk mengikuti pengadaan barang dan atau jasa yang bersumber dari APBN-APBD selama 1 tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Sementara untuk ketiga terlapor yakni, PT Ikhlas Bangun Sarana, PT Hapsari Nusantara Gemilang, dan PT Cipta Aksara Perkasa juga diperintahkan Majelis Komisi untuk tidak mengulangi perbuatan persekongkolan tender dengan pihak manapun dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Selain itu, Majelis Komisi juga memberikan rekomendasi kepada Komisi untuk memberikan saran pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk berkoordinasi dengan KPPU Kantor Wilayah VI di Makassar, Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa.

“Dan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Halmahera Utara selaku atasan Terlapor V untuk memberikan sanksi administratif terhadap personil-personil pada Pokja I Unit Layanan Pengadaan berupa larangan untuk terlibat dalam Unit Kerja Pengadaan Barang atau Jasa (UKPBJ) selama 2 tahun karena telah lalai dalam melaksanakan tugas dan pembiaran terhadap indikasi-indikasi yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat,” tegas KPPU.

Sekedar Informasi majelis komisi dalam perkara tersebut terdiri dari Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D sebgai ketua majelis serta Ukay Karyadi, S.E., M.E. dan Harry Agustanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi.* (Tim/red)