TIM Hukum AMAN Optimis Gugatan SALAMAT di Tolak Mentah-Mentah, Ini Alasanya

Editor: Admin author photo

Calon Pertahan Walikota Tikep Capt.Ali Ibrahim (Kameja merah) dan Kuasa Hukum Iskandar Yoisangadji SH, MH (Kameja batik) (Istimewa)
TIDORE - Tim kuasa hukum Paslon AMAN, optimis gugatan Paslon SALAMAT bakal tak sampai pada tahapan pemeriksaan saksi dan ditolak mentah-mentah oleh majelis Hakim Mahkamah konstitusi (MK) pada sidang lanjutan perkara sangketa pilwako Tidore kepulauan.

Hal tersebut dinyatakan Tim Hukum AMAN, Iskandar Yoisangadji usai persidangan sengketa pilkada Kota Tidore dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, Jumat, 29 Januari 2021 kemarin.

Iskandar menilai, materi gugatan paslon SALAMAT itu sangat lemah dari sisi syarat 2 persen sebagai gugagtan sangketa pilkada yang diatur dalam pasal 158 Undang- Undang nomor 10 tahun 2016 yang diubah dengan UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan pemilihan Gubenur, bupati dan Wali kota.

Belum lagi menurut Ia, gugatan SALAMAT tersebut lebih condong menyoroti dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh paslon AMAN daripada menyoroti hasil perselisihan suara.

"Mereka tidak soroti masalah hasil suara , ini kerena untuk menghindari masalah syarat gugatan 2 persen tersebut. Dan inti masalah dalam gugatan sosal Korupsi itu adalah soal kewenangan Paslon Aman selaku petahana yang diduga menggunakan kewenangan pada sejumlah anggaran APBD untuk kepentingan politik," ujar Iskandar.

Iskandar menegaskan, dugaan korupsi dalam materi gugatan yang dilayangkan kuasa Hukum SALAMAT itu harusnya disertai dengan bukti-bukti yang kuat. "Bukan hanya sekedar bunyi saja agar tidak terlihat mereka salah masuk kamar. Hal ini wajib mereka mempertanggunjawabkannya bukan hanya dihadapan Hakim," katanya.

Dengan begitu sambung Iskandar, perkara gugatan SALAMAT bakal pupus ditengah jalan atau di tolak oleh hakim MK pada sidang lanjutan 8 Februari mendatang, dengan agenda sidang mendengarkan jawaban termohon ,keterangan terkait dan Bawaslu .

Senada disampaikan Rustam Ismail yang juga kuasa Hukum AMAN, Ia bilang dalih permohonan Paslon SALAMAT terkait pengunaan APBD untuk kepentingan Paslon AMAN adalah tuduhan yang mangada-ngada. Itu karena MK tidak berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara korupsi atau penyalagunaan anggaran. "(MK) ini bukan pengadilan Negeri," terangnya,

"Apa lagi dalam materi gugatan SALAMAT tidak ada hasil audik BPK APBD 2020 maupun  rekomendasi Gakumdu dan Bawaslu tentang temuan money politik. (Jadi) permohonan SALAMAT semuanya ngaur," tandasnya.

Penulis: Aidar Salasa
Editor  : Redaksi

Share:
Komentar

Berita Terkini