Balasan Menohok Sahril Taher Soal Pernyataan Likur Latif

Editor: Admin author photo
Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara, Sahril Taher

TERNATE- Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara (Malut), Sahril Taher menanggapi dengan santai pernyataan M. Likur Latif yang menyebut dirinya dianggap tidak paham dinamika politik sebagaimana diberitakan media, berkaitan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) yang dirangkaikan Hari Ulang Tahun (Harlah)  Partai Gerindra Ke 13 yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) pada 6 Februari.

Dia pun menjelaskan persoalan Rakerda  yang dirangkaikan dengan memperingati Harlah Partai Gerindra Ke-13 yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan  adalah sebuah keputusan  antara DPD dan DPC.

 “ Jadi ini bukan keputusan Ketua DPD, tapi ini kan keputusan lembaga, keputusan partai, yakni keputusan DPD bersama DPC-DPC,” ungkap Sahril Taher kepada awak media saat konfirmasi, Minggu (7/2/2021).

Sahril menambahkan Rakerda dan Harlah Partai Gerindra sedianya dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Utara (Halut) hanya saja Kepala Daerahnya tidak berada di tempat. 

“ Kalau dilaksanakan di Halut kita punya pertimbangan banyak, sementara ini baru pasca Pilkada belum ada sebuah keputusan, apalagi  Bupati tidak berada di tempat. Begitu juga di Halbar,” jelasnya.

Sambung Sahril, semula kegiatan tersebut akan dilaksanakan Halbar, karena Bupati Halbar tidak berada tempat masih sibuk menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) di saat  Harlah  Partai Gerindra.  Maka keputusan bersama dilaksanakan di Halmahera Selatan. 

“ Halsel kan Kepala Daerahnya berada di tempat, hal itu justru menjadi keputusan bersama,” tegasnya.

Berkaitan bantuan Partai Gerindra, kata Sahril, jauh sebelum terjadi bencana alam di Halmahera Utara. Dua hari sebelum bencana bantuan yang ada sudah distribusi. 

“  Jadi saya pikir silahkan-silahkan saja, dan ini tidak ada masalah, mau demo kritik juga silahkan,” 

Akan tetapi, ungkap Sahril Taher, yang bersangkutan tidak punya kapasitas sebagai ketua DPC dan tidak punya hak menentukan tempatnya, namun yang menentukan tempatnya adalah DPD dan Ketua-Ketua DPC.  

“ Bagi saya itu tidak terlalu penting, atau tidak penting, sekali lagi saya katakan tidak penting,” tutupnya. (Adi/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini