DPRD Halteng Revisi Perda No 12

Editor: Admin author photo

Suasana rapat DPRD Halteng (foto:ist) 

Weda- Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) bersama dengan Tim Pemerintah Daerah melakukan rapat terkait dengan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 2018 tentang Direksi dan Dewan Pengawas. 

Menurut Sekertaris Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Halteng Munadi Kilkoda mengatakan, usulan revisi terkait dengan Direksi dan Dewan Pengawas Perusda itu sudah ada rapat beberapa kali dan sudah ada konsultasi terkait dengan yang mau di revisi itu ke Kanwil Hukum HAM. 

"Bapemperda juga sudah melakukan rapat beberapa kali dan tadi kita rapat terakhir ini kita menyepakati dan kesepakatan kita itu adalah soal persyaratan Direksi maupun Dewan Pengawas Perusda itu tidak di atur dalam perda. Ungkap Sekertaris Bamperda DPRD Halteng Munadi Kilkoda Saat di Wawancarai oleh Nusantaratimut di ruangan rapat DPRD. Kamis, (11/02/21) 

Lanjutnya, Perda itu seharusnya peraturan yang sifatnya umum dan soal syarat-syarat itu pengaturan lebih lanjut itu diatur melalui Peraturan Bupati (Perbub) dan itu sudah di sepakati tadi. 

"Jadi nanti soal usia dan harus memiliki gelar S 1 atau S 2 itu lebih lanjut nanti domain Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menentukan karena mungkin Pemda lebih paham apa kebutuhan Perusda itu. Jadi itu hanya kita tunggu untuk di Paripurnakan dan di sahkan saja," sebutnya. 

Dan soal kriteria untuk Direksi dan Dewan Pengawas Perusda itu kita selaku Bapemperda DPRD tidak di bicarakan karena itu memang kewenangan dari Pemerintah Daerah (Pemda) walaupun di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 menyebut itu. 

Sekertaris Bapemperda DPRD Halteng Munadi Kilkoda juga berharap Perbub yang mengatur soal kriteria itu nanti rujukannya pada PP Nomor 54. Atau mungkin ada penambahan-penambahan yang berkaitan dengan kebutuhan Perusda itu bisa di tambahkan sepanjang itu memang urgen sekali untuk dalam rangka peningkatan kinerja dan profesionalitas Perusda dalam kerja-kerja bidang usaha. 

Dan saat ini Bapemperda DPRD Halteng hanya untuk mengatur jadwal untuk pengesahan karena ini sudah ada kesepakatan antara Tim Pemerintah Daerah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD terkait dengan Perda Nomor 12 tahun 2018 tentang Direksi dan Dewan Pengawas itu. 

"Dan Pasal revisi terkait dengan Dewan Direksi dan Dewan Pengawas itu ada 2 pasal yaitu pasal 16 dan pasal 24 itu ada keinginan pemerintah untuk memasukkan tentang usia Dewan Direksi dan usia Dewan pengawas, sementara di ketentuan di perda yang lama kriteria itu di masukan di Peraturan Bupati (Perbub) jadi kami setuju kriteria itu di keluarkan karena ini nanti di atur dalam Perbub tidak boleh masukkan di Perda," pungkasnya (Dir)

Share:
Komentar

Berita Terkini