DPRD Halteng Tindak Lanjut Evaluasi Gubernur

Editor: Admin author photo
Kabir Kahar (foto:ist) 

Weda- Dewan Perwakilan Rakyat Daera (DPRD) Halmahera Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan rapat terkait dengan pembahasan hasil evaluasi Gubernur Maluku Utara tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Halmahera Tengah terhadap APBD tahun anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) yang melibatkan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD Halmahera Tengah. 

Wakil Ketua I DPRD Halteng Kabir Hi Kahar saat di temui Nusantaratimur usai  rapat mengatakan, Banggar DPRD dan TAPD sepakat untuk menyikapi dan menanggapi hasil evaluasi Gubernur Maluku Utara yang di tuangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor: 19/KPS/MU/2021 tentang Ranperda APBD TA 2021.

Menurut Kabir bahwa, hasil evaluasi Gubernur terhadap program dan kegiatan terdapat dua katagori yaitu sudah sesuai dan tidak sesuai, namun yang sudah sesuai itu program dan kegiatan yang di anggarkan melalui RAPBD 2021 dengan sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sedangkan yang tidak sesuai yaitu program dan kegiatan yang di anggarkan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik itu karna kurang alokasi anggarannya atau lebih alokasi anggarannya. 

"Untuk itu Banggar dan TAPD Halmahera Tengah telah melakukan singkronisasi dan harmonisasi sesuai yang diarahkan oleh Gubernur agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang terbaik," ujarnya. 

Kabir Juga menambahkan terkait ketaatan pada jadwal pembahasaan perencanaan dan penganggaran daerah, seperti RKPD, KUA-PPAS, dan Rancangan APBD 2021 akan menjadi masukan bagi Banggar dan TAPD untuk mensingkronkan dan konsisten dengan jadwal dimasa yang akan datang. 

Namun hasil evaluasi dari Gubernur terkait dengan anggaran  pendidikan belum memenuhi target 20%, tetapi akan di lakukan upaya singkronisasi melalui pembangunan lintas sektor yang saling mendukung tercapainya target anggaran pendidikan. 

Namun dengan target pendapatan daerah yang terlampau tinggi ini Banggar dan TAPD sudah punya skenario untuk mengupayakan capaian pendapatan melalui optimalisasi kinerja OPD yang membidangi pendapatan dan pembuka komonikasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah untuk membayar hak-hak Daerah melalui pembayaran bruto dan pendapatan hibah. (Dir) 

Share:
Komentar

Berita Terkini