MINSEL- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Anti Korupsi Indonesia (AKI) propinsi Sulawesi Utara (Sulut) gelar Konferensi Pers, Rabu (10/02).
LSM yang bermotto 'Sentosa Tampa Korupsi' ini pun berkomitmen mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah.
Noldy Poluakan Ketua LSM AKI Sulut dalam Konferensi pers ini mengatakan pihaknya akan berada ditengah-tengah kebijakan pemerintah.
"Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2018 tentang strategi nasional pencegahan korupsi. maka peran LSM merupakan organisasi di luar pemerintah atau birokrasi, yang tugasnya membantu kinerja pemerintah dalam kegiatan kemasyarakatan dan juga sekaligus mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan," jelas Noldy.
Olehnya tambah Noldy, AKI akan siap menjadi mitra kerja pemerintah dan menjadi fungsi control setiap kebijakan pemerintah, yang diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluakan pendapat “Ketetapan MPR –RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Dirinya pun juga menjelaskan bahwa LSM tidak selamanya hanya memberikan kritik kepada pemerintah, akan tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat dan juga pemerintah ditengah situasi pandemi saat ini.
"Kita melihat bahwa di masa pandemi semacam inilah, mendorong kita seharusnya bekerja lebih dari biasanya karena masyarakat yang selama ini akan kita dampingi adalah masyarakat yang sangat rentan terkena dampak dari Covid-19. Sehingga konteks itulah, AKI akan melakukan transformasi menuju new normal. Dengan berpikir keras dan bertindak cerdas agar tidak runtuh ditelan zaman," tutupnya.
Konferensi pers pun digelar di caffe 'Double L' kelurahan Amurang Timur, Kabupaten Minsel. Dan dihadiri oleh para penguru LSM AKI diantaranya Noldy Poluakan sebagai Ketua, Onal Mamoto selaku sekertaris sulut, Donal Selang wakil ketua sulut, Jusak Poludu selaku wakil sekertaris. (Redaksi)
