Hasby Yusuf : PT. IWIP dan Pemilik Konsesi Tambang Harus Utamakan Kepentingan Lingkungan, Tenaga Kerja Lokal dan Masyarakat

Editor: Admin author photo
Hasby Yusuf Direktur eL'SKAP Malut (Istimewa)
TERNATE - Direktur Lembaga Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (eL'SKAP) Maluku Utara Hasby Yusuf memintah,  perusahan nikel PT. IWIP memperhatikan standar operasi perusahaan dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup dan jaminan kerja bagi para pekerja.

"Juga tidak ada diskriminasi, baik itu upah maupun pelayanan bagi semua karyawan tenaga kerja lokal maupun asing serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat lingkar tambang  dalam hal ekonomi, budaya, sosial hingga pelayanan publik," ujar Hasby kepada Nusantaratimur.com, Jumat, (19/2/21)

Hasby menjelaskan, beberapa waktu lalu banjir besar terjadi di lolasi tambang PT. IWIP, hal itu menunjukkan ada yang salah dalam penanganan lingkungan oleh PT.IWIP dan pemilik konsesi tambang di wilayah pertambangan. " Itu karena rusaknya lingkungan seperti merusak ekosistem bagi habitat hewan dan paling dimenakutkan adalah merusak ruang hidup manusia khususnya masyarakat di sekitar tambang," katanya.

Selain itu lanjut Ia, rusaknya lingkungan tersebut akan memberikan efek buruk tidak hanya secara ekonomi maupun sosial tetapi, berefek pada kesehatan dan masa depan masyarakat. Dengan demikian pihaknya menginginkan agar  investasi tambang khususnya IWIP dan pemegang konsesi tambang lainnya memperhatikan masa depan masyarakat dan lingkungan lewat komitmen pengelolaan lingkungan yang baik. "PT IWIP bagi kami harus terbuka soal pengelolaan lingkungan, khususnya  limbah perusahaan kepada publik. Kami juga menentang setiap investasi perusahaan tambang yang hanya datang mengeruk kekayaan negeri ini tapi tak mengindahkan hak hidup masyarakat dan lingkungan negeri ini," ucapnya.

"Kami khawatirkan setelah ini laut negeri ini akan makin rusak jika limbah perusahan dibuang lewat tailing ke laut. Nelayan dan masyarakat di sekitar teluk dan pulau pulau kecil akan kehilangan ruang hidup dan hidup dalam penderitaan setelah eksploitasi perusahan tambang berakhir," tambanya.

Sementara terkait Ketenagakerjaan, kata Hasby, pihaknya menyoroti soal upah dan fasilitas pelayanan bagi karyawan. Itu dilakukan agar perusahan tambang tidak diskriminasi dalam upah dan fasilitas pelayanan. 

"Jangan ada karyawan lokal yang merupakan anak negeri ini dibayar dengan upah yang rendah sementara tenaga dari luar negeri khususnya cina diberikan upah tinggi dengan privalage pelayanan yang lebih dari karyawan lokal negeri ini," terangnya.

Sekertari KHMI Malut ini juga meminta, agar PT. IWIP dan konsesi tambang di Maluku Utara merespon kematian karyawan dan demo para karyawan beberapa waktu lalu secara terbuka ke publik serta memperhatikan keselamatan kerja para karyawan  "Tidak boleh karyawan diperlakukan sebagai buruh yang hanya dibayar tetapi hak mereka sebagai manusia juga wajib diperhatikan baik masalah kesehatan maupun hak sosial lainnya, termasuk hak melaksanakan ibadah seperti karyawan muslim harus dijamin hak dan kebebasan melaksanakan shalat lima waktu dan shalat jumat, begitu juga karyawan non muslim harus dijamin hak ibadah mereka," tegasnya.

"Kami juga berharap pemerintah dan perusahan tambang terbuka soal rekrutmen tenaga kerja dari luar negeri khususnya dari china. Bagi kami tenaga kerja asing dari china harus dikurangi bahkan ditiadakan jika kualifikasi tenaga kerja sudah dimiliki oleh tenaga kerja lokal indonesia dan Maluku Utara. Jangan sampai sopir truk, tukang cuci, siram bunga dan clean service saja ditangkan dari luar negeri khususnya china," sambungnya.

Sedangkan terkait masyarakat sekitar tembang, Hasby mendesak PT. IWIP dan perusahan tambang pemilik konsesi memaksimalkan dana jaminan sosial yang merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahan khususnya bagi masyarakat desa tingkar tambang. "Karena dalam pantauan kami masyarakat lingkar tambang masih minim sentuhan program pemberdayaan ekonomi dan bahkan masyarakat makin miskin padahal di desa mereka berdiri perusahan tambang besar," cetusnya.

"Ini adalah catatan penting bagi IWIP dan semua pemilik konsesi tambang serta pemerintah daerah, agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat yang merupakan tuan rumah dan pemilik sumberdaya alam. Jangan sampai investor tambang yang sekedar tamu tapi di berikan karpet merah dan dijamu dengan aneka pelayanan super sementara rakyat diabaikan dalam semua pengambilan kebijakan di sektor pertambangan di negeri ini," tandasnya. **

Penulis : Tim
Editor   : Redaksi

Share:
Komentar

Berita Terkini