Sekda Buka Rakor Komite Advokasi Daerah Malut

Editor: Admin author photo
Rakor Komite Advokasi Daerah Provinsi Maluku Utara
TERNATE- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara (Malut), Samsuddin Abdul Kadir membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Komite Advokasi Daerah (KAD) Maluku Utara bertempat di Aula Gedung Melati, Kalumpang Ternate, Kamis (4/2/2021).

Samsuddin A. Kadir dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberadaan Komite Advokasi Daerah dapat menguatkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dengan memanfaatkan fungsi koordinasi dan supervisi dalam pencegahan praktik korupsi.

Dia berharap pasca pengukuhan kepengurusan KAD Malut ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha dalam proses bisnis, agar benar-benar bisa mewujudkan lingkungan bisnis yang berintegritas.

"Selaku pemerintah daerah berharap kepada dewan pengurus/komite yang terbentuk agar mampu bekerja lebih objektif dengan melihat kebutuhan-kebutuhan daerah yang ada,” ungkap Sekda.

Gazali Abdul Mutalib, selaku Ketua KAD Malut. Dia menjelaskan bahwa ide dasar pembentukan KAD adalah tersedianya wadah dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk dialog publik.

“  Dalam dialog publik privat itu membahas isu-isu strategis terkait dengan upaya pencegahan korupsi yang menghasilkan solusi bersama,” kata Gazali.

Pencegahan korupsi dapat dilakukan secara simultan dan komprehensif melalui pendekatan kolaboratif partisipatif, tuturnya.

PIC Korsupgah KPK untuk wilayah Malut, Ramdhani, menambahkan sejak 2004 sampai 2020, kasus korupsi dengan jenis perkara yang tertinggi, yakni penyuapan sebanyak 708 perkara. Selanjutnya pengadaan barang dan jasa (PBJ) 224 perkara, dan penyalahgunaan anggaran 48 perkara.

Namun yang tidak kalah penting lagi, kata Ramdhani adalah masalah pungutan pemerasan beserta perijinan. 

“ Inilah yang melatarbelakangi dibentuknya KAD. Kita berupaya menciptakan iklim usaha yang baik, berintegritas, dan bersih dari praktik-praktik yang tidak baik," tandasnya.

Ramdhani berharap dengan adanya sinergitas antara KPK, KAD, dan Pemda, maka KPK bisa mendorong implementasi bisnis berintegritas dan peningkatan pendapatan daerah. Hal ini juga diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif, dengan memasukkan perizinan usaha sesuai SOP.

“Tidak melakukan pungli dan pemerasan, transparansi pengadaan barang dan jasa. Kemudian mengakomodir pengusaha lokal dalam menggerakkan perekonomian daerah. Kita berharap dengan adanya KAD ini persoalan korupsi dapat terjauhkah,” pungkasnya. (Tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini