Warga di Ternate Hamburkan Sampah ke Jalan, DPRD Sebut Kadis DLH Minim Inovasi

Editor: Admin author photo
Warga hamburkan sampah ke jalan raya (dok.istimewa)
TERNATE- Warga lingkungan RT01 RW01 Kelurahan Salahudin, Ternate Tengah terpaksa menghamburkan sampah ke ruas jalan raya setempat, Senin 8 Februari 2021.

Aksi protes ini dilakukan lantaran sampah yang termpuk di Tempat Pembuangan Sampa (TPS)  tidak lagi di angkut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Ternate, sejak satu minggu terakhir.

Akibatnya bau busuk menyengat tak terelakkan. Jalan di kawasan itu pun dipenuhi sampah dan membuat arus lalu lintas terhambat.

"Aksi ini adalah kekecewaan warga  terhadap pemerintah yang tidak lagi mengangkut tumpukan sampah yang sudah berlangsung 1 minggu sehingga mengeluarkan bau busuk," ujar umar warga setempat saat disambangi Nusantaratimur.com.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Ternate, Tony S. Pontoh mengaku, sampah yang tertumpuk itu, akibat mobil pengangkut tidak bisa diopesikan lantaran kehabisan persediaan stok BBM.

Penyebab kekosongan stok BBM ini, kata Ia, lantaran Pemerintah Kota Ternate belum melunasi utang BBM ke pihak ketiga selama empat bulan, terhitung sejak November dan Desember 2020 serta Januari dan Februari 2021.

"Karena itu PT Maluku Indah atau pihak ke tiga tidak menyalurkan lagi BBM untuk mobil operasi pengangkut sampah sebelum utang 4 bulan itu dilunasi," katanya.

Meski demikian lanjut Tonny, anggaran BBM untuk mobil pengangkut sampah sudah tersedia dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Perubahan. (Namun hal tersebut belum terealisasikan)

"Karena itu semua mobil tidak bisa beroprasi dan masuk kandang, sambil menungg BPKAD membayar (tunggukan BBM)," ungkapnya.

DPRD Kota Ternate melalui komisi III menilai, Kepala Dinas DLH tidak punya inovasi dan kemampuan dalam mengatakasi persoalan sampa di kota berjukuk bahari berkesan ini.

"Sudah dua hari saya lihat tumpukan sampah ini, untuk itu saya langsung meminta pimpinan komisi dan pimpinan DPRD untuk segera memanggil Sekda, DLH dan BPKAD untuk dengar pendapat karena informasinya ini dikarenakan BBM," terang anggota komisi III Nurlela Syarif kepada awak media,Senin (08/02/21) 

Dia bilang, jika pemkot dan Dinas DLH tidak mampu membayar atau membeli BBM, maka Ia secara pribadi bersedia memberikan bantuan dana kepada pemerintah kota Ternate.

"Maka saya secara pribadi siap menyumbangkan dana kepada pemkot untuk membeli BBM, karena ini menyedihkan bahkan rusak sekali pemerintah itu," tuturnya.

Nurlela mengaku, sangat prihatin dengan masalah tersebut, pasalanya kata Ia, masyarakat telah membayar retribusi sampah namun begitu penukan sampah masih terjadi.

"Saya peringatkan kepada kadis DLH bukan persoalan tidak ada uang untuk membeli BBM tapi justru tidak ada inovasi lain, dan tidak kreatif," cecarnya.

"Seharusnya bisa melakukan terobosan, mungkin kerjasama dengan pom bensin dulu atau pakai sistem kupon kemudian setelah ada anggatan baru dibayarkan, yang penting pelayanan ini tetap terlayani. Tapi sebagai kadis baru justru tidak ada terobosan sama sekali," tegasnya.

Nurlela menyatakan, Kadis DLH Tony S. Pontoh, harus bertanggung jawab terkait masalah tersebut kerena dinilai telah melakukan kesalahan dan lemah (kebijakan) tehadap pelayanan sampa di Kota Ternate.

"Dan ini harus segera di evaluasi, karena dia tidak layak menjadi seorang kadis," pintahnya.

Selain itu sambung Ia, jika kekosongan stok BBM itu merupakan masalah rekanan bisnis, maka rekanan juga mestinya mempertimbangkan sisi sosialnya jangan hanya dari unsur bisnisnya semata. 

"Dengan demikian rekanan ini perlu di evaluasi jika perlu diganti. Karena dalam kondisi seperti ini rekanan justru tidak mau dan tidak punya rasa  bertanggung jawab terhadap daerah ini," ungkapnya.

Penulis : Alfian Hatari
Editor   : Redaksi

Share:
Komentar

Berita Terkini