Wawali Tikep Tegaskan Mutasi ASN Melalui Kajian dan Analisa Jabatan

Editor: Admin author photo
Wakil Walikota Tidore Kepulaun, Muhammad Sinen (foto: Ist)

TIDORE- Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen angkat bicara aksi protes sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tak ingin dimutasikan. 

Menurut Wawali bahwa mutasi ASN di lingkup Pemkot Tidore sudah melalui kajian teknis dan analisa jabatan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai lembaga teknis yang menangani pegawai.

Karenanya, kata Wawali,  persoalan ini tidak boleh dipandang secara subjektif, apalagi digiring ke ranah politik. Ujar Muhammad Senin kepada nusantaratimur.com melalui via telepon, Sabtu (6/2/2021). 

Sebelumnya pada Februari lalu. Para ASN mendatangi DPRD Kota Tidore Kepulauan, untuk mengadukan masalah mutasi yang dilakukan badan kepegawaian setempat. Lantaran tidak menerima mutasi tersebut.

Wawali menerangkan, langkah mutasi yang dilakukan BKPSDM, selain bagian dari penyegaran. Mutasi ASN juga merupakan perintah undang-undang untuk mengisi kekosongan jabatan yang dibutuhkan dalam setiap instansi terkait. 

Dia pun menegaskan, secara yuridis wilayah Oba merupakan wilayah Kota Tidore Kepulauan, jika ASN yang sudah dimutasikan kemudian tidak mau bekerja. “ Saya minta agar yang bersangkutan diberikan sanksi sebagaimana yang diatur dalam PP 53," tegas Erik sapaan populer Wawali.

Baginya Wawali, kebijakan mutasi ASN adalah hal yang biasa terjadi di lingkungan pemerintahan, asalkan hal ini sesuai mekanisme dan regulasi. Oleh karenanya, jika ada ASN yang merasa tidak puas dengan kebijakan BKPSDM, silakan mengadukan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan evaluasi, bukan melaporkan ke DPRD.

"Kalau ada ASN yang tidak terima, silahkan lapor ke KASN, kenapa harus diadukan ke DPRD. Lagi pula DPRD itu kan lembaga politik, tentu persoalan seperti ini pastinya akan dipandang dari aspek politik, sehingga wacana yang dimunculkan tentu atas dasar suka atau tidak suka," terangnya.

Lanjut Wawali, jika DPRD beranggapan ada yang salah atas mutasi ASN, semestinya DPRD harus mampu membuktikannya dengan data dan menunjukkan instansi mana yang mengalami penumpukan guru seperti di persoalkan dewan tidak menimbulkan wacana liar ke publik, sehingga pemerintah dalam melakukan evaluasi juga bisa tepat sasaran, bukan sebatas melayangkan opini secara sepihak.

"Kalau DPRD tidak punya data, sebaiknya jangan terlalu mencampuri urusan di internal pemerintah daerah dengan membangun wacana yang tidak berdasar. Fokus saja pada soal pelayanan publik yang mungkin dianggap belum maksimal, misalnya ASN ada yang malas berkantor sehingga program tidak jalan, beserta kebijakan yang tidak pro rakyat itu yang harus dikawal. Karena tujuan kita berpemerintahan tidak lain hanya untuk melayani masyarakat," ucapnya tegas 

Dia menambahkan sebaiknya DPRD harus fokus pada kondisi masyarakat tidak perlu ikut campur soal mutasi. Sebab sambung Erik, setiap ASN yang dimutasikan dan mau ditempatkan dimana saja, itu digaji oleh negara dalam setiap bulan berjalan, bahkan  difasilitasi berupa tunjangan dan lain sebagainya. Tetapi masyarakat, mereka tidak digaji bahkan tidak mendapat tunjangan, Ini yang harus diperhatikan oleh DPRD.

"Dalam aturan juga kan tidak melarang ASN untuk dimutasi, selain mereka yang memegang jabatan. Namun kalau ada persetujuan dari mendagri maka mereka yang memegang jabatan boleh-boleh saja dilakukan pergeseran, lantas kenapa DPRD seolah-olah tidak mengerti akan hal ini," pungkas politisi PDI-Perjuangan.


Penulis : Aidar Salasa

Editor    : Tim


Share:
Komentar

Berita Terkini