 |
| Kadikbut Malut (Istimewa) |
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Imam Makhdy Hassan mengatakan penginputan dapodik di satuan pendidikan pada tahun sebelumnya banyak menuai masalah.
Di awal tahun 2020 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara membenahi isian data pokok sekolah atau dapodik dengan membentuk tim dalam rangka memperbaiki dapodik pada satuan pendidikan di Kabupaten/Kota. Di mana tim tersebut bertanggungjawab terhadap isian data pokok sekolah di satuan pendidikan masing-masing.
“Bagaimana melengkapi isian dapodik itu, dan bagaimana cara melengkapinya, sehingga seluruh pegawai Dikbud di tahun 2020 kemarin semua turun ke Kabupaten/Kota untuk membantu operator sekolah untuk melakukan penginputan dapodik yang benar,” kata Imam Makhdy Hassan kepada wartawan media ini, Rabu (18/3).
Imam Makhdy mencontohkan pengisian dapodik, misalnya ruang ini adalah ruang belajar kemudian dijadikan ruang guru itu salah. Padahal pada saat pendirian bangunan tersebut diperuntukkan untuk ruang belajar, namun di dalam dapodik di isi ruang guru, tapi sesungguhnya tidak ada ruang guru. Maka dilakukan perbaikan atau di update kembali data dapodiknya.
“Tahun kemarin dapodik di seluruh satuan pendidikan di Provinsi Maluku Utara sudah klir, setelah kita benahi dapodik maka tahun ini pemerintah pusat memberikan apresiasi dengan menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Provinsi Maluku Utara sebanyak 42 sekolah SMA/SMK/SLB,” ungkapnya.
Lanjut Imam Makhdy, Dari 17 Provinsi yang mendapatkan anggaran DAK Tahun 2021. Provinsi Maluku Utara terbesar kelima untuk penerima anggaran DAK tahun ini.
Di samping itu, tahun 2021 ini Pemerintah Pusat sudah mengeluarkan edaran terkait dengan proses usulan untuk Tahun 2022. Sementara untuk dapodik batasnya tanggal 21 Maret 2021 dan sudah diberitahukan ke seluruh satuan pendidikan untuk melakukan updating data dapodik, kata Imam Makhdy.
Dia menambahkan, sebanyak 400 lebih sekolah di Provinsi Maluku Utara. Dinas Pendidikan menargetkan di tahun 2022 nanti paling tidak sekitar 100 hingga 200 sekolah bisa mendapatkan anggaran DAK dari pusat, karena pemerintah pusat hanya menganggarkan sampai 2024 untuk konsep ketuntasan.
“Itulah yang kita kejar di tahun 2022 berapa jumlah sekolah hingga 2024. Untuk Sarpras tuntas di 2024. Maka kita bagi jumlah sekolah misalnya tahun 2021 sekolah yang sudah mendapatkan dana DAK, maka tahun 2022 dan 2023 sudah tidak lagi mendapatkan DAK, ujarnya.
Sementara sekolah yang sudah mendapatkan DAK di tahun ini, maka tahun berikutnya sekolah tersebut difokuskan peningkatan kualitas sekolah.
“Sebenarnya sekolah bisa mendapatkan DAK tergantung penginputan dapodik di satuan pendidikan itu sendiri bukan dari dinas atau dari mana, tetapi itu dari pusat yang melihat bahwa sekolah ini terus mengupdate dapodiknya, maka sekolah tersebut yang diberikan DAK. Kami tidak memilih sekolah mana-mana, tapi keputusannya di kementerian.
“Semua tergantung operator sekolah bagaimana menginput data dapodik dengan benar dan selalu terupdate,” tutupnya.
