 |
| Kantor DPRD Pultab (dok.Ariaskal) |
Wakil ketua 1 DPRD Pultab Moh. Taufik toyib koten saat di sambangi media ini di kediamannya, jumat (19/3/21) mengaku, usaha agar dokumen APBD tersebut di serahkan ke DPRD sudah di lakukan, namun kata Ia, TAPD tidak menggubris hal tersebut.
"Jadi dokumen APBD itu sampai sekarang belum kami terima, kami sudah menyurat ke TAPD, namun tak di respon, dan sekarang kami telah menyurat juga, rencana hari senin ini kami akan memanggil TAPD sehubungan dengan dokumen APBD tersebut," ujarnyam
Pada hal menurut politisi partai Demokrat ini, Dokumen APBD tersebug adalah dokumen yang sifatnya wajib untuk disampaikan ke DPRD.
"Karena itu adalah acuan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan DPRD, sehingga kami sedikit geram sebenarnya karena kami juga sudah menyurat dan tidak di tanggapi, sehingga hari senin ini kami akan panggil TAPD," ungkapnya.
Bahkan kata Taufik, jika di hari Senin (22/3) pihak TAPD belum juga menyerahkan dokumen yang dimintakan itu, maka tidak perlu hadir di DPRD.
"Saya sampaikan kepada sekwan di hari senin itu nanti mereka datang itu harus membawa dokumen tersebut, jika tidak membawa itu maka lebih baik tidak usah datang, saya tegas soal itu, karena keinginan ini bukan di pimpinan melainkan di anggota DPRD secara kesuluruhan, kami sudah harus bekerja, kalau hanya rapat-rapat kordinasi baru dokumen itu juga tidak ada, itu kan setengah mati juga, terus ini sudah mau masuk triwulan pertama penyerapan APBD, yah kita juga harus segera melakukan monitoring untuk kegiatan mereka sudah sejauh mana tingkat penyerapan APBD 2021 untuk di triwulan pertama,"Tegas Taufik.
Sekda Pultab, Salim ganiru yang juga sebagai ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat di konfirmasi mengaku, dokumen tersebut sementara di cetak dan digandakan.
"Sementara cetak dan penggandaan selanjutnya dibuat buku dan distribusikan dalam waktu dekat," singkatnya
Sementara itu, anggota DPRD Pultap Amrin Yusril Angkasa menyebut, lambatnya penyerahan dokumen APBD tersebut, akibat adanya persekongkolan antara pimpinan DPRD dan Ketua TAPD.
"Sudah hampir 3 bulan ini, dokumen APBD tersebut belum juga di serahkan ke DPRD, nah bagaimana mungkin DPRD pulau Taliabu bisa melaksanakan kerja-kerja pengawasannya sementara dokumen APBD tersebut tidak ada, ini pertanda bahwa pimpinan DPRD dan ketua TAPD bersekongkol untuk menyembunyikan dokumen tersebut," tegas politisi partai gerindra ini.
Bahkan Ia menyatakan, ketua TAPD Salim Ganiru tidak lagi memikirkan nasib masyarakat Taliabu, untuk lanjut Ia lebih baik mundur dari jabatan tersebut.
"Termasuk pimpinan DPRD agar jangan hanya makan gaji buta dan mendiamkan persoalan ini, 500 miliar lebih APBD taliabu itu butuh pengawasan dari DPRD dalam realisasi penggunaannya, sehingga dokumen itu perlu dan secepatnya di serahkan ke DPRD agar bisa di pelajari tapi inikan belum juga di serahkan, ke pimpinan DPRD juga sudah kami sampaikan, namun hingga kini belum juga ada," ucapnya.
Amrin berharap, dalam pekan ini pimpinan DPRD segera berkomunikasi dengan TAPD, agar dokumen APBD tersebut bisa di serahkan ke DPRD.
"Pimpinan kami yang ada di DPRD jangan seperti terlur di ujung tanduk, yang dimana kerja-kerja anggota DPRD ini seolah di kendalikan oleh orang-orang tertentu, sehingga cobalah agar pimpinan memperhatikan suara dari anggota DPRD," tandasnya.
