PKB Didesak Evaluasi Muhammad Hi Fatah

Editor: Admin author photo

Politisi Partai Perindo, Abubakar Nurdin
TIDORE- Tindakan tidak terpuji oknum anggota DPRD asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hi. Fatah menjadi sorotan publik. 

Pasalnya, anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan ini diduga hanya memanfaatkan kegiatan sosialisasi vaksin COVID-19, demi memuluskan agenda reses di Desa Kosa, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan. 

Aksi anggota dewan ini di soroti Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Kosa (IPMK), Tabrani Hi. Siraju. Menurut Tabrani secara garis besar tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

“ Adanya kegiatan reses di desa, keresahan masyarakat bisa tersampaikan dan dijadikan tolak ukur yang mesti di lakukan pada satu masa periode kepemimpinan perwakilan rakyat tersebut, Tetapi itu tidak berlaku pada salah satu anggota DPRD Kota Tidore kepulauan, Muhammad Hi Fatah yang biasanya di sapa Mantri Hama,” kesal Tabrani Hi. Siraju kepada media ini via WhatsApp, Sabtu (13/3).

Tabrani membeberkan kegiatan reses di desa kosa tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku di mana kehadiran masyarakat tidak melaksanakan reses hanya saja memasang boliho dan melakukan dokumentasi tanpa ada proses tukar pendapat dengan masyarakat.

“ Pemberitahuan yang telah  disampaikan kepada masyarakat untuk menghadiri soal sosialisasi vaksin Covid-19, tak ada pemberitahuan soal reses anggota DPRD. “ Bagi saya ini salah satu perbuatan fatal bisa di bilang pembodohan masyarakat secara terang-terangan yang di praktikan oleh perwakilan rakyat daerah,” sambung Tabrani.

“ Maka saya mewakili ikatan pelajar mahasiswa kosa, sebagai generasi muda yang berada di desa kosa, mengecam proses tidak sehat tersebut, karena saat pemilu, mereka datang dengan janji, tetapi lalai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai perwakilan rakyat,”pungkas Tabrani.

Terpisah, politisi partai Perindo Abubakar Nurdin angkat bicara. Menurutnya, seorang Muhammad Hi. Fatah yang berkapasitas sebagai dewan Kota Tidore Kepulauan, seharusnya mampu menjadikan kegiatan reses sebagai forum silaturahmi dalam menjaring aspirasi rakyat, bukan malah memanfaatkan anggaran reses yang dibiayai melalui APBD hanya sebatas formalitas untuk keperluan dokumentasi.

“ Kosa itu basisnya Partai Perindo, kalau ada anggota DPRD yang ingin melakukan reses di sana seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik, bukan  mendokumentasikan sebagai pertanggungjawaban pasca reses,” ungkap Abubakar Nurdin kepada wartawan, Minggu (14/3). 

Abubakar menambahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat setempat bahwa kegiatan reses yang dilakukan oknum dewan tersebut sangat jauh dari harapan. 

Sebab yang bersangkutan tidak melakukan reses di tengah-tengah masyarakat desa kosa malah memanfaatkan kegiatan sosialisasi vaksin Covid-19 untuk kepentingannya sendiri. 

"Jadi, setelah kegiatan sosialisasi vaksin, dia (Muhammad Hi. Fatah) kemudian pasang spanduk bertuliskan Reses Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan. Nah, setelah itu diambil dokumentasi lalu pergi, tanpa melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk menyampaikan maksud dan tujuannya,” tuturnya.

Lanjut Abubakar mengatakan sikap oknum DPRD tersebut membuat politisi Partai Perindo menilai bahwa telah melempari kotoran di wajah ketua PKB Tikep Murad Polisiri yang getol mengkritisi kebijakan pemerintah daerah. Sebab secara internal Murad Polisiri yang begitu kuat menyerang pemerintah daerah, namun tidak mampu membina kader partainya sendiri, sehingga terkesan begitu mudah membohongi rakyat melalui kegiatan reses yang dilakukan sebatas formalitas. 

"Ini contoh yang sangat tidak baik dilakukan oleh Muhammad Hi. Fatah, seharusnya dia tidak memanfaatkan kegiatan orang lain untuk dijadikan kegiatan reses, lagi pula jika dia bersungguh-sungguh melakukan reses maka masyarakat juga sudah pasti akan senang karena dikunjungi oleh Wakil Rakyat yang telah mereka pilih,” ujar Abubakar Nurdin.

Dia juga mendesak Ketua DPC PKB Kota Tidore Kepulauan agar segera mengevaluasi yang bersangkutan serta  DPRD Kota Tidore Kepulauan melalui Badan Kehormatan (BK) untuk memberikan sanksi anggota DPRD tersebut, karena dianggap tidak serius dalam memanfaatkan anggaran daerah untuk keperluan reses.

Sementara Ketua DPC PKB Kota Tidore Kepulauan Murad Polisiri mengaku belum mengetahui pasti persoalan anggotanya. Kendati demikian, ia berjanji akan memanggil Muhammad Hi. Fatah untuk dimintai klarifikasi. 

"Saya juga belum tahu masalahnya seperti apa. Tetapi saya akan panggil dia untuk dimintai klarifikasi. Kalau untuk saat ini kami belum bisa bersikap insya Allah di hari rabu kalau sudah selesai reses yang bersangkutan akan saya panggil untuk minta klarifikasi secara internal,” kata Murad ketika dikonfirmasi wartawan, Minggu (14/3).

Selain itu, secara terpisah Muhammad Hi. Fatah mengklarifikasi polemik dirinya mengenai agenda reses di Desa Kosa. Ia menjelaskan bahwa agenda reses yang dilakukannya di wilayah oba hanya terdapat di dua titik, yakni Desa Lola Kecamatan Oba Tengah, dan Desa Sagutora Kecamatan Oba Selatan. 

Untuk di Desa Kosa, kata Muhammad Hi. Fatah, dirinya hanya sebatas melakukan blusukan. Meski begitu, ia mengaku  dalam agenda blusukan tersebut memang tidak dilakukan pertemuan dengan masyarakat, tetapi berbagi usulan program telah ia kantongi yang sumbernya dari Pemerintah Desa Kosa. 

"Waktu itu saya sudah berkoordinasi dengan Kades, jadi selesai kegiatan sosialisasi vaksin oleh Puskesmas Payahe, kemudian saya minta ijin untuk di dokumentasi dan disetujui oleh pak kades. Jadi persoalan ini hanya miskomunikasi antara saya dengan anak-anak mahasiswa, namun sudah diselesaikan dan mereka juga sudah minta maaf,” jelasnya.

Mengenai program yang diusulkan oleh Pemerintah Desa Kosa dengan harapan dapat ditindaklanjuti melalui agenda reses dan dibiayai lewat APBD.  Dia membeberkan, yakni  peningkatan jalan lekuburan sepanjang 550 meter, jalan tanah ke jalan aspal di RT 01 sepanjang 300 Meter. Di  sektor pendidikan, diantaranya perumahan SMP 25 Tikep, Pagar Belakang SMP 25 Tikep sepanjang 550 Meter, Pagar Keliling Polindes Desa Kosa, dan Rumah Baca usulan dari Mahasiswa Desa Kosa. 

"Saya tidak lagi melakukan pertemuan karena datanya sudah saya ambil dari pemerintah desa, lagi pula musrembang desa ini juga tidak semua program yang bisa dibiayai menggunakan Dana Desa, sehingga mereka (Pemdes) berharap agar persoalan ini dapat ditindaklanjuti melalui APBD,” kata Muhammad Hi. Fatah.

Kepala Bagian Keuangan DPRD Tikep, M. Gufran Marsaoly saat dikonfirmasi mengenai anggaran reses. Gufran Marsaoly menjelaskan anggaran reses dibagi berdasarkan daerah pemilihan atau Dapil. 

“ Dapil I Kecamatan Tidore dan Tidore Timur berjumlah 8 orang, per 1 orang dibiayai sebesar Rp. 2.420.000 totalnya mencapai Rp. 19.360.000,” tuturnya.

Dapil II meliputi wilayah Oba 10 orang masing-masing dibiayai sebesar Rp.7.370.000 total anggarannya sebesar Rp. 73.700.000. 

Sementara Dapil III meliputi Kecamatan Tidore Selatan dan Tidore Utara dengan jumlah anggota DPRD sebanyak 7 orang masing-masing dibiayai sebesar Rp. 2.170.000, total anggaran untuk 7 orang senilai Rp. 15.190.000.

“ Pendamping dari Sekretariat Dewan (Setwan)  Dapil I  berjumlah 16 orang, masing-masing dibiayai senilai Rp. 1.670.000, Dapil II terdapat 21 pendamping, masing-masing senilai Rp. 6.620.000. Dan untuk Dapil III pendampingnya sebanyak 14 orang, masing-masing 1.420.000,” pungkasnya. (dar/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini