 |
| Pulau Tidore (Kompas) |
Prestasi tersebut, kemudian mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri. Hal ini disampaikan oleh Analis Kebijakan Madya Evaluasi Kinerja Pemda Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Beny Kamil, pada rapat evaluasi kinerja kemitraan kepala daerah dan DPRD terkait dengan penyampaian LKPJ, Senin (22/3/21), di Orchards Industry Hotel Jakarta.
"Tidore yang jauh-jauh saja sudah masuk untuk kawasan regional V. Tidore yang paling pertama masuk atau peng-input-an, ujarnya sambil memperlihatkan data presentasinya kepada seluruh peserta yang hadir.
Terspisah, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Tikep Zulkifli Ohorella, mengaku, Kota Tidore memang sejak awal sudah proaktif terhadap berbagai skema penyusunan LPPD yang diterapkan Kemendagri, termasuk perubahan kebijakan dan sistematika penyusunan LPPD tahun 2020.
"Kami sangat responsif dan proaktif atas berbagai perubahan kebijakan yang diambil Kemendagri," terang Zulkifli.
Ia mengemukakn, dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 13/2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, team work Pemkot Tidore kepulauan sudah mempersiapkan diiri sejak jauh-jauh hari.
"Kami sudah sangat siap menyusun LPPD baik secara fisik maupun menggunakan aplikasi," katanya.
Zulkifli mengaku, apresiasi dari Kemendari ini tidak lepas dari kerja keras seluruh OPD, dukungan Wali Kota, Wakil Wali Kota serta Sekda.“Kami menghaturkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LPPD Kota Tidore Kepulauan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pj Sekda dan seluruh tim penyusun dari OPD. Ini prestasi kita bersama,” tandasnya.
Sebagai informasi, hadir pada pertemuan itu Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Papua, Papua Barat, Bali dan NTT dan sejumlah Ketua DPRD dan Bupati/Wali Kota pada wilayah regional V.
Sedangkkan untuk Provinsi Maluku Utara dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kabag Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Maluku Utara serta Kasubag Kerja Sama dan Otonomi Daerah Kota Tidore Kepulauan.
