 |
| Wawali Tikep Muhammad Sinen (dok.Aidar/NT) |
Sikap tak terpuji Mansur itu, ditujunkan saat wartawan hendak menayakan surat edaran Menteri Keuangan terkait anggaran Refokusing 4 persen dari APBD Tidore Kepulauan, Selasa,(2/3) kemarin.
"Saya kecewa dengan sikap pejabat seperti itu. Maka saya perintahkan kepada semua Pimpinan SKPD harus membangun komunikasi baik dengan wartawan, supaya masyarakat bisa mengetahui apa yang dilaksanakan oleh Pemerintah, terutama mengenai Keuangan dan Pelayanan publik lainnya," tegasnya saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Rabu, (3/3/21).
Menurutnya, sikap yang ditunjukan oleh Mansur, tidak patut dicontohi pejabat lainnya dilingkungan Pemkot Tikep. Kata Ia, setiap wartawan harus disambut dengan baik.
"Karena di era saat ini merupakan era Reformasi, sehingga tidak perlu tertutup dalam menyampaikan informasi. Pasalnya, melalui wartawan apa yang dilakukan Pemerintah dapat diketahui oleh Masyarakat," ucapnya.
Wakil Walikota dua periode ini mengungkapkan, pihaknya menyadari pada periode pertama Pemerintahan AMAN, banyak pimpinan SKPD tertutup dalam menyampaikan informasi kepada Wartawan, akibatnya banyak informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah tidak diketahui masyarakat.
Untuk itu, Ia memerintahkan kepada semua SKPD, bahwa pada Pemerintahan AMAN jilid II ini harus lebih terbuka terhadap media atau wartawan dengan tujuan, agar program yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat disosialisasikan dan diketahui masyarakat.
"Setelah saya evaluasi lima tahun ke belakang, banyak kekurangan yang harus diperbaiki, terutama mengenai komunikasi yang harus dibangun dengan semua Media di Tidore beserta stakeholder, karena jika komunikasi ini sudah dibangun dengan baik maka tentu tidak lagi ada masalah. Untuk itu saya minta kepada semua SKPD agar segera melepas ego sektoral dan merangkul semua elemen untuk mensukseskan visi-misi AMAN Jilid 2," pintanya.
Senada disampaikan Pjs. Sekda Kota Tikep Muhammad Miftah Bay. Dia menegaskan, sebagai pejabat pemerintahan agar tidak menutup diri terhadap wartawan.Sebab itu, Miftag menghimbau, agar semua pimpinan SKPD dapat membuka akses informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah. "Karena wartawan ini selain mitra dari Pemerintah, mereka juga penyambung setiap kegiatan pemerintah kepada masyarakat," jelasnya.
"Maka kita yang merupakan pelayanan publik itu seharusnya yang kita lakukan wajib diketahui masyarakat. Apalagi dengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik kita tidak perlu menutup - nutupi, dengan begitu mereka yang terlayani bisa puas dengan kita yang melayani," tandasnya.
