17 OPD di Pemprov Malut Bakal Selesaikan Hutang Pihak Ketiga

Editor: Admin author photo
Kepala BPKPAD Pemprov Malut, DR. Ahmad Purbaya (Istimewa)

TERNATE - Sebanyak 17 organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara bakal menyelesaikan utang pihak ketiga.  Dari 17 OPD tersebut, tujuh diantaranya sudah siap dilakukan pencetakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021.

Pasalnya, dokumen pelaksanaan anggaran merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran salah satunya adalah pembayaran hutang pihak ketiga, hal ini diungkapkan  Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah (BPKPAD) Pemprov Malut, DR. Ahmad Purbaya, ST, MH kepada  wartawan media, Selasa (6/4/2021).

Kendati begitu,  BPKPAD belum bisa berbuat banyak, lantaran sistem pembayaran utang harus secara bersamaan, di mana tujuh OPD yang sudah mencetak DPA harus menunggu OPD lain yang belum menyelesaikan penginputan. 

“ Jika semua tuntas, badan keuangan siap memproses usulan dari masing-masing OPD,” terang Ahmad Purbaya.

Selain itu, badan keuangan siap membayar hutang pihak ketiga, tanpa ada kendala, apabila semua OPD sudah selesai melakukan penginputan dan cetak DPA, kata Purbaya.

Sementara tujuh OPD yang bakal dicetak DPA, yakni Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. 

“ Sisanya OPD yang belum melakukan penginputan DPA diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,  Sekretariat DPRD, Biro Organisasi, Dinas Pariwisata, Biro Umum dan Perlengkapan serta Biro Humas juga belum dilakukan penginputan,” tuturnya.

Untuk Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara masih dalam tahap penginputan RKA sebab masih 70 persen penginputan DPA termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah juga Belum dilakukan Penginputan, tambah Purbaya.

Pada kesempatan itu, Ahmad Purbaya berharap dalam waktu dekat semua OPD sudah harus di selesaikan DPA sehingga utang tersebut dapat diselesaikan segera mungkin.

Meski sudah tujuh OPD yang sudah cetak DPA, tetapi harus menunggu hingga semua OPD melakukan percetakan DPA, sehingga pembayarannya bersamaan. 

“ Kalau OPD yang belum lakukan penginputan, bisa memperhambat pembayaran utang,” kata Ahmad Purbaya.

Penulis : Tim
Editor   : Redaksi

Share:
Komentar

Berita Terkini