Anak Adat Tidore Tanggapi Usulan Kawasan Wilayah Khusus Ibu Kota Sofifi

Editor: Admin author photo
Bakri Dano saat di wawancarai (dok.Aidar/NT)

TIDORE - Respon Pemerintah Republik Indonesia (RI) terhadap usulan Gubernur Abdul Gani Kasuba,  terkait Kawasan Wilayah Khusus Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, mendapat tanggapan keras dari anak adat Tidore, Bakri Dano. 

Menurut Bakri,  langkah pemerintah yang menetapkan sejumlah wilayah di daratan Oba untuk dijadikan Kawasan Wilayah Khusus Ibu Kota Sofifi tersebut, diatasnya masih terdapat maklumat Kesultanan Tidore yang harus dihormati oleh semua pihak termasuk Presiden, Jokowi.

Pasalnya kata dia, Maklumat Kesultanan itu merupakan sebuah keputusan dari institusi tertua di Republik Ini (Kesultanan) yang telah memberi sumbangsih sepertiga wilayah untuk NKRI. 

"Kami tidak menentang pembangunan harus maju di Sofifi karena mereka yang tinggal di Oba juga bagian dari saudara-saudara kami, "pungkasnya usai mengikuti kegiatan Sosialisasi dari Tim Pembentukan Kawasan Wilayah Khusus Ibu Kota Sofifi, yang berasal dari Mendagri, di Aula Sultan Nuku Kantor Walikota, Kamis, (1/3/21) kemarin.

Bakri bilang, ,  jangan karena Jokowi sebagai President RI itu seolah-olah mengeluarkan kebijakan yang pada akhirnya ikut merusak sejarah besar di Tidore dan membenturkan antara masyarakat di kalangan bawah. 

"Kalau saya mendengar sepintas penjelasan dari Tim Mendagri itu, saya menangkap bahwa intinya  hanya diganti nama dari Pemekaran ke penetapan Kawasan Baru, jadi kalau Maklukat sampai berani dilanggar, maka sebaiknya Kesultanan dan Bobato adat dibubarkan," tegasnya.

Jika Pemerintah Jokowi, lanjut Bakri, seriusi membangun Tidore, maka tidak perlu menetapkan Kawasan Khusus ibu Kota Sofifi, melainkan diberikan anggarannya ke Pemerintah Daerah Kota Tikep untuk membangun Sofifi, lagipula masalah yang dihadapi selama ini, karena Provinsi saja yang tidak serius membangun Sofifi. 

"Provinsi itu tidak punya wilayah, yang punya wilayah adalah Kabupaten Kota. Jadi kalau dalam berpemerintahan, tidak ada alasan bahwa Provinsi tidak bisa membangun, toh mereka juga dianggarkan dalam setiap tahun berjalan," pungkasnya.

Ahmad Laiman, Ketua DPC PDIP Tikep menambahkan,  jika Pemprov benar-benar ingin menjadikan Sofifi sebagai kawasan khusus dengan cakupan wilayah dari Kaiyasa sampai Gita dan merangkul enam desa di Halbar, maka tidak seharusnya memindahkan bandara international di Loleo ke Kuabang Kao, Halmahera Utara. Sebab posisi bandara tersebut sudah sangat tepat karena berdekatan dengan Investasi besar yakni PT. IWIP di Halmahera Tengah. 

Olehnya itu, kata dia, perlu dikeluarkan regulasi yang pada akhirnya tidak merugikan bagi masyarakat Sofifi, sehingga untuk cakupan wilayahnya bisa sampai pada Kecamatan Oba Selatan. 

"Enam desa di halbar itu sampai sekarang masih jadi masalah dan belum diselesaikan oleh Mendagri, jadi jangan karena masalah mereka kemudian dibawa ke Tidore sehingga tidak lagi menambah masalah baru," tuturnya. 

Meski begitu, Ahmad Laiman mendukung apa yang menjadi langkah Pemerintah Pusat untuk melahirkan regulasi dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Hanya saja harus dilihat dari semua aspek, agar masalah-masalah yang terbawa sejak lama tidak dibiarkan berlarut-larut. 

Menyikapi persoalan tersebut, Direktur Kawasan Kota dan Perbatasan Negara, Thomas Umbu Pati TB menekankan, bahwa persoalan penetapan Kawasan Khusus ini diluar dari Daerah Otonomi Baru (DOB) atau yang dikenal dengan Pemekaran, melainkan lebih kepada percepatan pembangunan di sofifi yang berkaitan dengan kepentingan strategies nasional. 

Sebab itu menurut dia, kehadirannya untuk mendiagnosa masalah-masalah apa saja yang menghambat sehingga Sofifi dalam pengembangannya kurang optimal. Mulai dari sisi Anggaran, Kewenangan, Tata Ruang dan Kelembagaan. 

"Untuk jawabannya nanti kami kembali ke Jakarta untuk merumuskan, karena ini perintah langsung dari President, dan waktu yang dikasi ke kami hanya 2 minggu," ujarnya.

Sementara itu, terkait  usulan Ketua DPRD Tikep Ahmad Ishak dalam memasukan empat kecamatan di Daratan Oba secara utuh ke Kawasan Khusus ibu Kota Sofifi, Thomas mengaku,  hal tersebut akan dikaji melalui Timnya.

"Ibu kota provinsi selama ini masih berada dalam kelurahan, sehingga apabila ada program nasional yang masuk itu masih sulit karena wilayah ibukotanya belum jelas. Dan kami sudah berkomitmen bahwa masalah ini akan diselesaikan dan Pemerintah Sofifi dalam membangun Ibu Kota bisa berjalan dengan optimal," tandasnya.

Penulis : Aidar Salasa
Editor   : Redaksi

Share:
Komentar

Berita Terkini