Gaji ASN Belum Dibayar, Banggar DPRD Halteng Prihatin Dengan Keuangan Daerah

Editor: Admin author photo
Ilustrasi

WEDA - Anggota Banggar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) Nuryadin Ahmad, mengaku prihatin dengan kondisi keuangan daerah pemerintah Halteng.

Itu karena kata dia, hingga memasuki pertengahan bulan April 2021, pemda belum juga melayani pembayaran Gaji Para ASN dan Aparat Desa sejak 2020.

"Padahal kaum Muslim saat ini akan memasuki bulan suci ramadhan ini sungguh luar biasa," Ungkap Nuryadin Ahmad sesuai rilis yang di terima Nusantaratimur. Sabtu, (10/4/2021)

Nuryadin mengatakan, dalam APBD gaji ASN itu masuk dalam sala satu komponen belanja yang sifatnya wajib, karena itu hak para ASN yang diatur dalam undang-undang dan bertalian dengan hajat hidud.

"Karena itulah saya tawarkan, skema pembiayaan kegiatan pemerintahan pada kegiatan yang sifatnya wajib seperti itu ya TAPD harus menggunakan metode ( the monay guard ) atau uang jaga-jaga sebagai pasiva aktif, sehingga ada Saldo Cash disetiap penghabisan bulan atau akhir triwulan tetapi jangan pakai metode Uang terpakai habis bahaya itu," katanya.

Menurutnya, skema uang jaga itu bertujuan sebagai langkah ikhtiar dalam mengantisipasi kegiatan pelayanan pemerintahan. sebab berpemerintahan dalam ketentuan perundang-undangan sudah diamanatkan bahwa, tupoksi utama pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, artinya seluruh hajat hidup masyarakat harus menjadi perhatina pemerintah. 

"Oleh karna itu ketika fungsi pelayanan kita sedikit saja terabaikan maka saya pastikan komitmen pemerintahan sipil atau civil socaity kita akan dipertanyakan oleh publik," ungkapnya.

Ia bilang, dengan kondisi keuangan seperti ini tentu akan muncul penilaian miring terhadap kemampuan Team Anggaran Pemerintah Daerah ( TAPD ).

 "Menurut saya, ini masaalah pemerintahan yang cukup krusial yang harus ada perhatian serius dan menjadi pembelajaran oleh Pimpinan Daerah kita, supaya hal semacam ini tidak terulang kedepan, dan seharusnya TAPD harus menjelaskan masaalah ini kepada publik terkait keterlambatan ini apa masalanya. Supaya tidak ada spekulasi publik yang macam-macam, jangan sampai ada yang berkesimpulan kuangan daerah kita sudah kolaps," bebernya.

"Oleh karena itu, saya saran dan tegaskan kepada saudara Bupati & Wakil Bupati agar segera melakukan evaluasi terhadap kinerja TAPD, sebab menurut saya TAPD kita ini belum menunjukan kinerja dalam sebuah sistem team work, ego sektoral masi terlalu mendominasi birokrasi kita," tambanya.

Nuryadin juga mendesak,  pimpinan DPRD segera mengagendakan RDP dengan TAPD untuk meminta penjelasan terkait keterlambatan pembayaran gaji ASN. 

"Sekaligus meminta ringkasan APBD hasil penyesuaian terhadap instruksi refocusing yang di mintakan oleh Kementrian Keuangan. Sebab kita harus tau Program dan kegiatan mana saja yang mau di tangguhkan, mana yang harus dikasih bintang dan lain sebagainya, semua itu  harus mendapat penjelasan lebih dulu dengan DPRD. Saya berharap TAPD harus bergerak lebih cepat karena penilaian publik terkait masalah ini sehingga publik selalu positiv tingking terhadap pemimpin kita," tandasnya.

Penulis : Takdir Talib
Editor   : Redaksi

Share:
Komentar

Berita Terkini