Gugatan Praperadilan Tersangka Reza Dimenangkan Kejati Malut

Editor: Admin author photo
Sidang putusan praperadilan di Pengadilan Ternate (dok. Istimewa)

TERNATE - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) memenangkan gugatan praperadilan terduga tersangka, Reza, yang juga Ketua Pokja I ULP Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Malut ,dalam kasus Kapal Nautika dan Alat Simulator di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Malut.

Melalui sidang pembacaan putusan gugatan praperadilan yang digelar Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Senin (19/4) tadi, hakim tunggal Rudy Wibowo, menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Menurut hakim, yang pertama, terkait apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai tersangka setelah pemohon sebagai pejabat pemerintah dinyatakan tidak melakukan kesalahan? Kata ia, berdasarkan pemeriksaan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atau APIP, hakim praperadilan berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan obyek atau wewenang dari praperadilan. Sehingga hakim tidak dapat menilai dan mempertimbangkan bukti tersebut.

Yang kedua, apakah penetapan pemohon sebagai tersangka telah didasarkan pada dua alat bukti yang sah? Sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Hakim menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, Hasan M. Tahir, bahwa awalnya terdapat laporan dari masyarakat secara tertulis mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan kapal Nautika. Selanjutnya dibentuk tim untuk menindaklanjuti laporan tersebut, dan kemudian dilakukan ekspos.

Termohon dalam hal ini Kejati kemudian menetapkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: PRINT-18/Q.2/Fd.1/02/2020 tanggal 23 Maret 2020. Termohon telah memanggil 14  orang saksi untuk dimintai keterangan dalam rentang waktu antara tanggal 27 Juli 2020 sampai 12 Januari 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penetapan pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum, karena didasarkan atas lebih dari dua alat bukti yang sah menurut pasal 184 KUHAP.

Sementara yang ke tiga lanjut Hakim,  terkait apakah adanya penghitungan kerugian negara merupakan syarat untuk dapat ditetapkannya pemohon sebagai tersangka? Penetapan tersangka merupakan pendapat subyektif dari penyidik yang nanti pendapat tersebut akan diuji kembali pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penyidik harus obyektif dalam menilai bukti yang ada sebagai dasar untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Unsur kerugian negara merupakan ketentuan hukum materiil maka hal tersebut harus dibuktikan pada saat pemeriksaan di persidangan.

Penetapan tersangka berdasarkan ketentuan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana pasal 184 KUHAP. Sehingga penghitungan kerugian negara oleh lembaga yang berwenang bukan merupakan syarat sah penetapan tersangka.

Sedangkan yang ke empat sambung hakim, terkait apakah tidak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh pemohon mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah? Berdasarkan ketentuan pasal 31 ayat (1) UU PTPK disebutkan, dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa terhadap pelapor, tidak wajib diberikan SPDP.“Dengan pertimbangan tersebut, maka tidak diberikannya SPDP kepada pemohon tidak mengakibatkan penetapan tersangka menjadi tidak sah,” kata hakim.

Terpisah, Aspidsus Kejati Malut Irwan Datuiding, saat dikonfirmasi membenarkan putusan tersebut. Kata Ia, putusan Praperadilan terhadap Pemohon ke Pihak Termohon dalam kejaksaan tinggi Maluku Utara itu sudah Sah.

“Pada prinsipnya Kejaksaan Tinggi tidak serta-merta menetapkan seseorang sebagai tersangka. Namun terlebih dahulu harus memenuhi dua alat bukti sebagaimana di tetapkan dalam pasal 184 KUHP,” ujarnya.

Menindaklanjuti hasil putusan tersebut, kata Irwan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pimpinan terlebih dahulu, setelah itu menyiapkan langka-langka penyelesaian kasus tersebut,

“Nanti kami sampaikan kepada pimpinan dulu baru kami mengambil langka untuk menuntaskan perkara dugaan korupsi ini,” pungkasnya.

Sekedar di ketahui Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, sebelumnya kalah dalam gugatan praperadilan oleh salah satu terduga tersangka kasus nautika inisial IR di Pengadilan Negeri (PN) Ternate.**

Penulis : Rustam
Editor   : Redaksi

Share:
Komentar

Berita Terkini