Internal Organda Mulai Goyang, Amir Soleman Angkat Bicara

Editor: Admin author photo
Puluhan Sopir menggelar aksi demonstrasi ke kantor Dishub (dok.Aidar/NT)

TIDORE - Puluhan supir anggutan darat di Tidore mengglar aksi demonstrasi di kantor Dinas Perhubungan Kota Tidore Kepulauan (Tikep), Senin, (12/4/2o21).

Aksi yang dipimpin dibawah komando Fardi Abubakar itu, mempersoalkan kepemimpinan ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) TIkep Amir Soleman, karena dianggap tidak sah lantaran tidak melalui musyawarah mufakat.

Selain itu, ketua Organda tersebut, juga diduga telah melakukan kebijakan sepihak dengan memungut uang tunai senilai Rp. 50.000 untuk kepentingan pelantikan. Namun hingga kini tidak ada kejelasan akan hal tersebut.

“Bahkan Amir juga telah mengeluarkan aturan terkait pembatasan muat penumpang, dengan sanksi menahan SIM dan STNK para supir yang disertai dengan denda sebesar Rp. 250 Ribu,” kata Kordinator aksi, Fardi Abubakar.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tikep Daud Muhammad mengatakan, selaku Dewan Pembina Tekhnis Organda tersebut, pihaknya tidak bisa mengambil kebijakan untuk membatalkan SK yang telah dikeluarkan oleh DPD Organda Provinsi Maluku Utara. Pasalnya kebijakan itu bukan menjadi wewenangnya.

Daud mengaku,  Kepemimpinan Amir Suleman sebagau ketua Organda sudah melalui proses musyawarah mufakat, yang saat itu berpusat di Aula SMK Negeri 1 Kota Tikep pada tanggal 17 Juli 2020. Dihari tersebut, kata Daud, Ia juga diundang dan ikut menyaksikan proses musyawarah berlangsung. Dan hasilnya, Amir Suleman kemudian diangkat sebagai Ketua secara aklamasi.

“Namun selaku dewan pimpinan tekhnis di Organda Tikep, kami akan memfasilitasi kedua belah pihak untuk dicarikan solusi bersama, jadi kami akan menyurat ke Pengurus Organda yang dijabat oleh Amir beserta para untuk melakukan pertemuan bersama agar dapat diklarifikasi, karena menurut saya ini hanya sebatas mis komunikasi,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya usai menyambut aksi demontrasi dari para sopir.

Merespon tuntutan demostrasi para sopir, Ketua Organda Tikep Amir angkat bicara, ia mengatakan, kepemipinan dirinya sudah sesuai prosedur atau AD/ART organisasi, dan resmi mengantongi SK dari DPD Organda Provinsi Maluku Utara dengan Nomor : SKEP. 002/K/DPD-MU/IX/2020 tentang Pengukuhan dan Pengesahan Susunan Pengurus Dan Personalia DPC Organda Kota Tidore Kepulauan Periode 2020-2025.

"Jadi sebelum dikeluarkan SK, mereka dari DPD juga telah memverifikasi berita acara yang kami sampaikan, jadi semua proses telah kami lalui," tutur Amir saat di telepon.

Sedangkan kebijakan membatasi penumpang angkutan umum itu, menurut Amir, hanya dikhususkan kepada para sopir yang kerap memuat penumpang diluar areal terminal. Misalnya Terminal Pasar Sarimalaha dan Rum Balibunga.

“Hal tersebut bertujuan agar para sopir dapat tertib aturan serta memfungsikan terminal sebagaimana mestinya. Selain dari itu juga, kebijakan ini dapat meminimalisir potensi konflik akibat adanya ketersinggungan sesama sopir,” terangnya.

Ia menjelaskan, pada masa kepengurusan Organda sebelumnya itu, hal demikian tidak diatur sehingga membuat para sopir sering berebut penumpang dan terlibat adu mulut hingga baku puukul.

"Untuk itu, kami larang para sopir untuk angkut penumpang diluar terminal karena itu juga diatur dalam Undang-Undang, selain itu kebijakan ini dilakukan agar kita dapat memfungsikan adanya terminal dan memberi kontribusi terhadap daerah melalui retribusi. Karena Organda ini juga bagian dari Mitra Pemerintah. Selain organda juga punya sumbangsih terhadap daerah, kebijakan ini dilakukan agar para sopir bisa tertib sehingga tidak memicu ketersinggungan antara satu dengan yang lain. Dan ini sudah menjadi kesepakatan bersama pada saat rapat di Aula SMK pada tanggal 14 November 2021 bersama Pengurus, Pengusaha (Majikan) dan Sopir," ungkapnya.

Sementara soal Sanksi Penahanan SIM dan STNK beserta denda 250 Ribu bagi Sopir yang angkut penumpang diluar terminal, lanjut Amir hal itu telah direalisasi, namun pada saat dilakukan pertemuan lanjutan terjadi insiden, sehingga kebijakan tersebut kembali di pertimbangkan.

“Dan untuk SIM beserta STNK yang sempat ditahan itu telah dikembalikan, namun masih tersisa dua orang,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya telah memberitahukan bahwa bagi para sopir yang SIM dan STNK nya sempat ditahan itu,silahkan ambil di kediaman Sekertaris DPC Organda Tikep tanpa dipungut biaya sepersenpun.

"Soal kebijakan ini juga lahir berdasarkan kesepakatan, dan realisasinya yang bayar denda itu hanya satu orang, namun setelah kami berkonsultasi dengan pihak kepolisian (Lantas), memang itu bukan ranah kami sehingga langkah ini kemudian di batalkan, jadi kebijakan untuk menahan SIM dan STNK ini hanya bagian dari bagaimana kami membangun kesadaran bersama," jelasnya.

Sedangkan untuk pungutan senilai Rp. 50 Ribu untuk biaya pelantikan, lebih lanjut kata Amir, totalnya 10.150.000,00. Uang tersebut dipergunakan tidak hanya untuk pesiapan pelantikan, melainkan, biaya operasional dan pembuatan Kartu Tanda Anggota (KTA) untuk Organda Kota Tikep. Namun karena saat ini masih dalam situasi Pandemi Covid-19, sehingga pelantikannya tidak belum bisa dilakukan secara besar-besaran di Tidore, mengingat adanya Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2020 yang membatasi untuk berkerumun. Sehingga acaranya kemudian dilakikan dengan sederhana melalui penyerahan SK dari DPD Organda Provinsi Malut ke DPC Organda Tikep yang bepusat di Ternate sekaligus kerjasama Organda Tikep dengan Jasaraharja.

"Setelah SK diserahkan saya langsung membagikan ke semua pengurus untuk diketahui. Soal LPJ mengenai uang 50 Ribu itu sudah saya siapkan, namun karena pada pertemuan beberapa malam lalu, itu terjadi rusuh sehingga saya tidak sempat menyampaikan. Tetapi dokumen fisiknya sudah saya tempel di terminal agar bisa dilihat para sopir," tandasnya.

Menariknya, Amir bilang bahwa Mosi tidak percaya yang dituduhkan Fardi Abubakar dan Nasrun Malik ke Amir Soleman mengenai pungutan 50 Ribu yang disampaikan ke DPD Organda Provinsi Maluku Utara, itu telah dijawab dan dibalas oleh DPD dengan Nomor : UM.005/DPD/OGD-MU/IV/2021, yang berisi akan tuduhan mereka (Fardi dan Nasrun) tidak benar.

"Saya memimpin Organda ini tidak ada tendensi apa-apa, melainkan semangat untuk menyatukan dan memudahkan para Sopir. Jika dibandingkan dengan pengurus sebelumnya yang dijabat oleh Nurdin, saya sendiripun tidak lihat wujud SKnya, bahkan untuk LPJnya juga tidak ada, dan kami sebagai sopir saat itu sangat terlantar," bebernya.

Amir mengaku, diawal kepemimpinannya  terdapat dua program kerja yang telah direalisasi, yakni penyediaan KTA dan pengurusan Ijin Trayek. Sehingga para sopir atau majikan dalam melakukan operasi, itu sudah tidak perlu repot-repot untuk mengurus akan hal tersebut.

"Kalau dulu itu saya sendiri tidak pernah lihat KTA, tetapi sekarang berkat kerjasama pengurus, kami sudah bisa mencetak KTA sebanyak 120. Sisanya ini kami masih menunggu kelengkapan berkas berupa foto dari para sopir untuk dicetak. Jadi total para sopir di Tidore ini kurang lebih sekitar 300-an, sementara yang masuk dalam pengurus Organda itu sebanyak 40 orang," tandasnya.

Penulis : Aidar Salasa
Editor   : Redaksi 

Share:
Komentar

Berita Terkini