Kadikbud Malut Terima Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kepsul

Editor: Admin author photo
Komisi II DPRD Kepsul Kuker ke Dikbut Malut (NT)

TERNATE-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Maluku Utara menerima kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dalam rangka  konsultasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2021.

Kepala Dinas Imam Makhdy Hassan mengatakan dalam kunjungan tersebut, Komisi II mempertanyakan mekanisme penyaluran DAK Dikbud Malut, karena pada Tahun sebelumnya masih memakai skema pekerjaan swakelola. Namun di Tahun ini menggunakan sistem kontraktual melalui tender. 

"Ini yang ingin diketahui oleh komisi II," kata Imam Makhdy Hassan usai pertemuan dengan Komisi II DPRD Kepsul di Cafe K62, Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate, Kamis 1 April 2021. 

Selain itu, lanjut Imam Makhdy, Komisi II berharap ada perhatian dari Pemerintah Provinsi Malut melalui Disdikbud untuk menata satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten Kepulauan Sula.

Meskipun begitu, Imam Makhdy pada kesempatan itu meminta kepada Komisi II bisa menyampaikan kepada pemerintah Kepsul terkait akses jalan menuju sekolah. Sebab, Sekretaris Dikbud Malut saat melakukan pemantauan di Kabupaten Kepulauan Sula ada sejumlah sekolah yang akses jalan belum memadai.

"Hal lain yang bicarakan, bagaimana membangun hubungan kemitraan antara Komisi II dan Dikbud Malut untuk mempercepat pembangunan dan Sumber Daya Manusia (SDM), itu poin dalam pertemuan tersebut," terangnya.

Meskipun dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tidak disinggung dalam pertemuan itu, tetapi Imam Makhdy menyampaikan bahwa untuk Provinsi Maluku Utara terjadi kenaikan dana BOS di setiap satuan pendidikan mulai Rp 300 Ribu sampai Rp 500 Ribu per siswa.

"Informasi ini kami sudah sampaikan ke Komisi II. Kami berharap dengan adanya kenaikan BOS, sekolah lebih meningkatkan pelayanan kepada generasi bangsa di 10 Kabupaten dan Kota," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, informasi dari Komisi II, terjadi kesenjangan penerimaan siswa baru, karena kebanyakan siswa mendaftar ke sekolah lebih jauh dari pada sekolah terdekat, sebab orang tua murid menganggap layak dalam kualitas pendidikan.

"Mereka meminta kepada kami harus ada pemerataan penerimaan siswa baru sesuai sistem zonasi di satuan pendidikan SMA dan SMK, dan saya akan instruksikan ke cabang dinas untuk mengatur sistem penerimaan siswa baru agar siswa bisa merata di SMA dan SMK," tutupnya. (Tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini