Kejati dan Polda Malut Didesak Usut Dugaan Korupsi Dana Corona Halmahera Selatan

Editor: Admin author photo
Sekertaris BBHAR DPD PDI-P Malut, Hastomo Bakri SH (Istimewa)

TERNATE - Sekertaris Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Maluku Utara, Hastomo Bakri, meminta Kejaksaan Tinggi dan Polda Maluku Utara mengusut dugaan tindak pidana korupsi anggaran Covid-19 di Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2020 yang bersumber dari APBD.

Pasalnya menurut ia, dalam anggaran Covid-19 tersebut terdapat pemotongan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan nominal per Desa sebesar Rp.35.000.000,00.

Besaran jumlah pemotongan itu, kata Hastomo, jika di kalikan dengan 249 Desa di Halmahera Selatan maka jumlahnya sebesar Rp. 8.715.000.000,00.

“Sementara untuk Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN tahun anggran 2020 itu pemotongan nya Rp.25.000.000 per-desa, jika di kalikan 249 Desa maka sebesar Rp.6.225.000.000,00,” katanya Hasromo di Ternate, Selasa, 27 April 2021.

Selain itu lanjut Hastomo, setiap pencairan ADD dan DD tesebut juga tidak selaras dengan peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2017 tentang pengelolaan keungan Desa, seperti dalam pasal 8 pencairan dana sebagaimana di maksud pada ayat 2, bahwa itu harus dilakukan secara bertahap. Dimana terhitung 60 persen untuk tahap I dan 40 persen untuk tahap II.

“Dengan demikian, hal itu dapat berimplikasi pada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” terangnya.

Karena itu Hastomo menegaskan, Kejaksaan Tinggi dan Polda Maluku Utara segera memanggil dan memeriksa kepala satgas Covid-19 dan Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat Desa Kabupaten Halmahera Selatan.

“Ini untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” tandasnya.

Penulis : Tim
Editor    : Redaksi

Share:
Komentar

Berita Terkini