Kemendikbud Keluarkan Surat Penjelasan Bahan Calon Rektor Unkhair Ternate

Editor: Admin author photo
Gedung Rektorat Unkhair Ternate

Jakarta-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktor Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat Penjelasan Bahan Calon Rektor dengan Nomor : 0281/E/TI.00.02/2021, pada 26 April 2021 beberapa waktu lalu. Surat tersebut di tujukan kepada Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Rektor Universitas Khairun Ternate. Berkenaan surat Saudara Nomor 011/UN.44/PR/2021 tanggal 13 April 2021, hal pada pokok surat, dalam rangka tertib administratif pelaksanaan suksesi kepemimpinan di lingkungan Universitas Khairun.

"Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 huruf d angka 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 tahun 2017 jo. Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dan Peraturan Senat Universitas Khairun No. 02/UN44/OT.02/2021 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Universitas Khairun Periode 2021–2025 menyatakan bahwa persyaratan calon Pemimpin PTN adalah memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN," tulis Nizam selaku Direktur Jenderal, Dalam surat tersebut. 

Lanjut Nizam dalam Surat tersebut mengatakan bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa ”Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon”. 

"Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Panitia telah meneliti dan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi berupa dokumen persyaratan seseorang mencalonkan diri dalam pemilihan Rektor yang salah satunya hanya berupa surat keterangan pernah menduduki jabatan," terangnya.

Pada dasarnya pengalaman manajerial yang dimaksud adalah pengalaman di bidang manajemen program akademik (academic leadership) dan manajemen sumber daya (manajerial) yang dapat diperoleh dari beberapa jabatan yang pernah diemban yang dihitung secara akumulatif, baik pengalaman jabatannya maupun masa jabatannya, dengan akumulasi masa jabatan paling singkat 2 (dua) tahun

"Pengalaman manajemen program akademik (academic leadership ) yang dapat diakui antara lain sebagai rektor, wakil rektor, dekan/wakil dekan, ketua departemen, ketua prodi, ketua jurusan, dan ketua/sekretaris senat," jelasnya. 

Dia juga meminta panitia bahwa sehubungan dengan angka 1 s.d. angka 4 tersebut di atas, agar memperhatikan dan melaksanakan langkah sebagai berikut.

"Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf d angka 1 sebagaimana dimaksud di atas, frase ”Ketua Lembaga” memiliki definisi yang sifatnya tertutup tidak untuk jabatan lain yang secara hierarkis berada di bawahnya, dengan demikian jabatan ketua pusat studi tidak memenuhi kualifikasi persyaratan dalam rangka pencalonan sebagai Rektor," terangnya.

Yang berikutnya bahwa dokumen yang menyatakan pengalaman manajerial sebagai bukti pendukung seharusnya merupakan produk berupa keputusan dan/atau salinannya yang telah dilegalisasi sebagai bukti autentik, seperti misalnya Surat Keputusan pengangkatan sebagai Rektor dan/atau Berita Acara Pelantikan, Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Dekan, dst. 

"Apabila dokumen yang dilampirkan hanya berupa keterangan pernah menduduki jabatan, hal tersebut nampaknya akan sangat lemah kedudukannya sebagai lampiran bukti dukung pencalonan, dengan demikian menurut hemat kami langkah yang telah diambil panitia sudah tepat," paparnya.

Tulis Nizam lanjut bahwa apabila hasil yang telah dilalui pada proses penjaringan tersebut telah ditetapkan, maka proses dapat dilanjutkan pada tahapan selanjutnya yaitu proses penyaringan calon. 

"Apabila telah memenuhi persyaratan minimal dalam tahapan penjaringan yaitu paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon Pemimpin PTN sebagaimana maksud ketentuan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 tahun 2017 jo. Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri," tandasnya.

Selain itu dalam surat tersebut Nizam memastikan bahwa seluruh tahapan proses pemilihan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan yang telah ditetapkan serta memperhatikan prinsip kejujuran, keadilan, dan norma etika yang berlaku.

Untuk diketahui surat tersebut juga telah di tebus ke Plt. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Rektor Universitas Khairun; Dan sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi. (Red-tim)

Share:
Komentar

Berita Terkini