Dokumen UK-UPL DLH Tikep "Tatono", Ada Apa?

Editor: Admin author photo

 

Kepala DLH Tikep

TIDORE- Guna untuk percepatan pembangunan infrastruktur dalam rangka menyambut Sail Tidore pada September nanti, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tikep bergerak cepat untuk membangun kordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di Pantai Tugulufa Kota Tidore Kepulauan. Namun itu harus menunggu sebab Dinas PTSP Malut belum menyerahkan Dokumen UK- UPL ke DLH Provinsi Maluku Utara. 

Kepala DLH Tidore, Muhammad Sjarif mengatakan, dirinya telah berkoordinasi dengan DLH Provinsi Malut terkait sejauh mana progres izin lingkungan untuk percepatan pembangunan di lokasi pantai Tugulufa dalam rangka persiapan Sail Tidore. 

Hasil koordinasi itu adalah pengajuan dokumen izin itu sudah harus masuk ke DLH Provinsi hari ini. Sebab, jarak wilayah laut 0-14 mil merupakan kewenangan provinsi.

"Kami langsung sepakati waktu supaya ada progres. Hari pertama konsultasi dengan konsultan. Hari kedua, dokumen mulai masuk. Hari ketiga, proses di PTSP. Hari keempat, proses dokumen di DLH," jelas Muhammad Syarif, saat ditemui sejumlah wartawan di ruang kerjanya Rabu (19/5/2021)

Namun, dari hasil konfirmasi DLH Tikep ke Dinas Pekerjaan Umum Tikep selaku pemrakarsa kegiatan bahwa dokumen tersebut telah masuk ke PTSP Provinsi Malut. Dari hasil konfirmasi ke PTSP Provinsi Malut, kendalanya karena pihak PTSP Malut belum membuat surat pemberitahuan ke DLH Malut karena pimpinan masih berada di luar daerah.

"Saya pastikan, pekan depan proses sudah harus final. Jadi saya akan terus update perkembangannya," tegasnya.

Ia menjelaskan, dokumen yang disiapkan itu adalah dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Karena setelah hasil penapisan yang dikirim oleh DLH Tikep ke DLH Provinsi bahwa besaran kawasan yang dilakukan reklamasi di pantai Tugulufa itu 15 meter ke laut dan lebar sekitar 200 meter itu masuk dalam kategori dibawah AMDAL yakni UKL-UPL.

"Jadi dokumen yang dikirim ke provinsi itu dokumen UKL-UPL," jelasnya. (Aidar).

Share:
Komentar

Berita Terkini