Hadiri Rakorwasin Keubang, Gubernur AGK: Sinergi dengan BPKP Berjalan Cukup Baik

Editor: Admin author photo

Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba 
TERNATE – Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan (Rakorwasin Keubang) Tingkat Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara bertempat di Gamalama Ballroom Sahid Bela Hotel Ternate, Senin (24/5). 

Dalam sambutannya Gubernur AGK menyampaikan selamat datang di Provinsi Maluku Utara, kepada Bapak Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, yang berkenaan hadir pada rapat koordinasi ini, Bumi Maluku Kieraha. 

Selain itu, gubernur juga mengatakan bahwa Visi dan misi kepala daerah merupakan komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

"Dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah, pelaksanaan program dan kegiatan di setiap Perangkat Daerah harus dilaksanakan secara efektif, menggunakan sumber daya yang ada secara efisien, dengan menaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar gubernur dua periode ini. 

Lanjut AGK, untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah telah sesuai dengan serta sesuai dengan standar atau norma yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka diperlukan sistem kontrol dan pengawasan yang baik. 

"Dalam mengontrol dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP), dalam hal ini adalah Inspektorat daerah,” kata AGK.

Selain itu, gubernur  juga mengatakan bahwa APIP dapat memberikan nilai tambah maksimal jika diberikan kapabilitas yang cukup. Bentuk kapabilitas tersebut berupa kewenangan atau peran yang sesuai. Peran tersebut dalam bentuk melaksanakan apa yang menjadi tugasnya sesuai kebijakan pengawasan dari Kemendagri, arahan pimpinan, BPKP, dan KPK. 

Kapabilitas juga berarti kemampuan untuk melaksanakan peran tersebut dan untuk itu tentu saja perlu dukungan SDM, anggaran, metode kerja serta Sarana dan Prasarana yang memadai. 

"Olehnya itu, pemerintah daerah harus memberikan peran yang sesuai dan mendukung peran APIP baik dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM, maupun sarana dan prasarana serta dengan anggaran yang memadai,” ungkap AGK.

Selain itu, gubernur juga menyampaikan Untuk meningkatkan peran APIP tersebut, APIP harus aktif berkomunikasi dengan BPK, KPK dan APH serta bersinergi dengan sesama Inspektorat maupun Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Jenderal Kementerian dan BPKP. 

" Sesuai informasi yang saya terima dari pak Inspektur Provinsi, sinergi dengan BPKP sudah berjalan dengan cukup baik, dan akan terus ditingkatkan guna mewujudkan tujuan bersama,” cetusnya.

AGK juga mengajak semua untuk terus bahu membahu, saling bersinergi dalam meningkatkan kualitas dan peran APIP di wilayah Provinsi Maluku Utara. 

“ dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Maluku Utara Tahun 2021 yang merupakan salah satu bentuk sinergi dalam mengawal pembangunan Maluku Utara dalam berbagai sektor dapat berjalan sukses dan mencapai hasil yang diharapkan,” pungkasnya. 

Perlu diketahui, bahwa kegiatan tersebut dibuka secara langsung oleh Deputi Kepala BPKP bidang PPKD Dadang Kurnia yang didampingi Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba.

Disela-sela kegiatan tersebut juga di lakukan penyerahan Sertifikat tanah secara simbolis ini merupakan hasil dari kegiatan supervisi KPK. Yang terdiri dari 7 sertifikat tanah diberikan kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang diterima oleh Gubernur Maluku Utara, 2 sertifikat diberikan kepada pemerintah Kota ternate yang di terima Walikota Ternate, 2 sertifikat lainnya diberikan kepada pemerintah Halmahera selatan yang diterima oleh Sekretaris Daerah Halsel, dan 64 sertifikat lagi diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang diterima oleh Bupati Pulau Morotai. Yang diberikan oleh Kepala Kanwil BPN Maluku Utara Abdul Aziz yang didampingi Kepala Satgas Pencegahan wilayah V KPK. 

Tampak hadir, Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba, Lc, Deputi Kepala BPKP bidang PPKD Dadang Kurnia, Kepala BPKP Perwakilan Malut  Aryanto Wibowo, Kepala Kanwil BPN Maluku Utara Abdul Aziz, Kepala Satgas Pencegahan Wilayah V KPK Dian Patria, Mewakili Irjen Kemendagri, Para Bupati/Walikota se Provinsi Maluku Utara, Inpektur Provinsi Maluku Utara Nirwan MT. Ali, Para Inspektur Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku Utara, serta Pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara. (Tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini