Ini Pengakuan Saksi Dalam Sidang Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan GOR Halteng

Editor: Admin author photo
Eka Hayer, JPU kasus GOR Halteng (Istimewa)

WEDA - Kasus dugaan tindak pidana korupsi Tipikor pengadaan lahan pembangunan Gelanggangan Olahraga (GOR) Fagogoru Halmahera Tengah akhirnya disidangkan di Pengadilan Ternate (PN) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, Selasa 5 Mei 2021.

Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi yakni, Bainuddin dan Supriyanto. Keduanya merupakan mantan bendahara bagian pemerintahan Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng).

Sidang yang dipimpin Ketua Hakim Pengadilan Negri Ternate Iwan Anggoro Warsita itu, akan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda yang sama.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eka Hayer mengungkapkan, dalam perersidang kedua saksi membenarkan anggaran pembayaran lahan itu telah dicairkan dari Bank. Kemudian uang itu disimpan dalam brangkas yang selanjutnya diserahkan kepadap terdakwa Rahmat yang saat itu menjabat sebagai kapala bagian Pemerintahan Setda Halmahera Tengah.

"Lalu kemudian uang itu di bagikan oleh terdakwa Rahmat kepada pemilik lahan. Dan kedua saksi memberikan keterangan yang sama dalam sidang," katanya kepada Nusantaratimur di Weda, Rabu 5 Mei 2021.

Untuk diketahui, dalam surat terdakwa menyebut Rahmat bersama terpidana bernama Rani yang juga mantan Kasubag Pertanahan tahun 2018 dan 2019 di kantor Bagian Pemerintaha Halteng tersebut telah melakukan beberapa perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Dimana kata Hayer, terdakwa bersama terpidana Rani memaksa Abubakar Bay, Malik Amin, Saban Hamim, Muhammad Lajim, Rais T Jumati, Lasamida Kurupunda, Nirwan Zainal, Idris Ali, Julfadli Imam, Slamet Fanyiranana, Alfera L Ely, Hasan Buton, Daud Majid, Fajrin Ibrahim dan Anas Salim untuk memberikan sesuatu atau membayar atau menerima pembayaran dengan potongan terhadap pembayaran ganti rugi lahan pembangunan GOR Fagogoru Rp. 632.361.185.00.

"Dengan demikian perbuatan terdakwa itu diancam pidana dalam pasal 12 huruf e jo pasal 18 ayat 1 huruf b undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagaimana di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2021 tentang prubahan atas undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindakan pidana pemberantasan korupsi pasal 55 ayat 1 KUHP pasal 64 ayat 1 KUHP" terangnya.

Penulis : Takdir Talib
Editor    : Redaksi

Share:
Komentar

Berita Terkini