Adanya E-Perda, Gubernur Berharap Pemprov dan Kab/Kota harus bersinergi

Editor: Admin author photo

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik bersama Gubernur Maluku Utara, KH. Abdul Gani Kasuba, Lc Lauching E-Perda. (Dok: Humas)
TERNATE- Penyelenggaraan pemerintah daerah di era keterbukaan informasi publik, E-Perda merupakan suatu elemen penting dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien di Provinsi Maluku Utara. 

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik bersama Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba, telah melauching E- Perda Kabupaten/Kota Se-Maluku Utara yang ditandai dengan penekanan layar tablet, bertempat di Gamalama Ballroom Sahid Hotel, Ternate (10/6/2021)

Gubernur dalam sambutannya mengatakan dalam rangka terciptanya peraturan yang baik sesuai dengan tujuan hukum nasional dan tetap berada dalam kerangka sistem hukum nasional, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis, dimana salah satunya adalah penyelenggara melauching E- Perda Kabupaten/Kota sebagai perwujudan kegiatan ini.

"Kegiatan ini sangatlah penting dan strategis di era digitalisasi dan kebiasaan baru sekarang ini, karena upaya mengintegrasikan visi, persepsi, serta langkah-langkah aparatur pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas peraturan daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota sesuai dengan amanah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik serta UU lainnya,” ungkapnya.

Gubernur juga menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan daerah melalui pelaksanaan E- Perda adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana perlu adanya keterbukaan informasi publik dalam pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan kesempatan partisipasi masyarakat serta mendorong terciptanya clean and Good Govermance di daerah.

Selain itu, kata gubernur dengan adanya E- Perda, maka Pemerintah Daerah Maluku Utara dan Pemerintah Kab/Kota akan terus berupaya bersinergi dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam bidang perundang-undangan, serta dapat memudahkan akses untuk mengetahui E- Perda Provinsi Maluku Utara.

Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Drs. Syamsuddin A. Kadir menyampaikan selamat datang kepada Direktur jenderal Otda dan Direktur produk hukum daerah Kemendagri dalam acara louncing E- Perda Kabupaten Kota Di Provinsi Maluku Utara.

Perintegrasiaan E- Perda Kabupaten/Kota diharapkan menjadi jawaban atas masalah dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sehingga dalam proses pembentukan peraturan daerah yang berkualitas, implementatif dan ramah investasi.

Sekda juga menyampaikan bahwa Peraturan Daerah merupakan jantung dari pemerintah daerah, maka dalam pembentukan peraturan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya E- Perda dapat mengatasi jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk melakukan suatu inovasi dimana pada saat sekarang yang dinamis dan era digitalisasi diperlukan suatu tindakan cepat dalam menangani permasalahan di daerah",Kata Sekda.

Sekda pun berharap dengan adanya kegiatan E- Perda ini, Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota tetap selalu berkoordinasi, bersinergis dan utamanya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengoperasikan E- Perda dengan baik.

Sementara itu Direktur Jenderal Otda Kemendagri Akmal Malik mengatakan perlu langkah nyata bagi semua elemen bangsa khususnya pemerintah daerah agar selalu meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. BPS dalam publikasinya menyebutkan, bahwa salah satu laju usaha dengan pertumbuhan tertinggi tahun 2020 di Provinsi Maluku Utara pada sektor informasi dan komunikasi. 

“ Hal tersebut menunjukkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk selalu meningkatkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akan tetapi dalam pelaksanaan masih banyak terjadi hambatan. Salah satu penyebab ditemukan peraturan di daerah (obesitas regulasi) selain itu masih banyak perda dan perkada yang sudah expired atau tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini untuk menjawab kebutuhan daerah” Aku Akmal.

Kondisi inilah yang mendorong Bapak Presiden Jokowi memberikan arahan untuk menyederhanakan pembentukan peraturan yakni salah satunya adalah menetapkan UU cipta kerja yang bertujuan untuk memangkas berbagai perundang-undangan termasuk perda dan perkada sehingga dapat bergerak dengan cepat mengatasi kondisi yang sangat dinamis.

"Saya berharap agar Pemda dan DPRD melakukan self asesment sebagai mana telah disampaikan melalui surat edaran Mendagi No: 188/1518/OTDA Tanggal 9 Maret 2021 perihal identifikasi perda dan perkada tindaklanjuti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” tuturnya.

Sistem E- Perda ini akan diselesaikan dalam tiga tahapan yaitu tahap jangka pendek dengan fokus penguatan proses digitalisasi administrasi agar bisa cepat, efektif, efisien dan transparan. Tahap jangka menengah yakni perda ini mampu terintegrasi dengan seluruh sistem atau aplikasi yang dikelola oleh pemerintah. Sedangkan untuk pengembangan jangkah panjang yakni e- perda yang memiliki tols kecerdasan untuk mendukung permodelan pengambilan keputusan dan hal strategis lainnya.

Akmal juga berharap bahwa dalam mengimplementasikan aplikasi E- Perda, tentu diperlukan komitmen dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota yang senantiasa menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, transparan dan akuntabel.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri, Ketua DPRD Malut Kuntu Daud, Sekda Malut Drs.Syamsudin A. Kadir, Wakil Walikota Ternate Jasri Usman, Wakil Bupati Haltim Anjas Taher, Sejumlah Sekda Kab/Kota, para Kepala OPD Setda Prov Malut, Kepala Biro Hukum Setda Prov dan Kabag Hukum Kab/Kota se-Malut serta tamu undangan lainya. (Tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini