'Alergi Wartawan' Kwatak Desak Kakanwil Evaluasi Kepala Badan Pertanahan Tikep

Editor: Admin author photo
Kantor Badan Pertanahan Tikep (dok.Aidar Salasa/NT)

TIDORE - Komunitas Wartawan Kota Tikep atau Kwatak menyoroti Kepala Badan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan, Andrya Danu Wijaya, yang terkesan tertutup dalam memberikan infomasi publik terhadap wartawan.

Pasalnya, kepala Badan Pertanahan Kota Tikep itu diketahui menutup - nutupi informasi terkait perkembangan Penyuluhan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan tarif harga untuk pembuatan sertifikat rumah saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.

Ketua Kwatak, Mardianto Musa Altaran menyatakan, sangat mengecam tindakan dari kepala Badan Pertanahan Kota Tidore tersebut. Itu karena ia seolah-olah terlihat alergi kepada wartawan. 

"Kami menduga ada ketidakberesan yang dilakukan Badan Pertanahan terkait dengan pengurusan PTSL maupun tarif pembuatan sertifikat ini," ujar Mardianto di Tidore, Senin, (7/6/2021).

Mardianto menjelaskan, sembelumnya sejumlah wartawan datang ke kantor Badan Pertanahan tersebut dengan maksud mengkonfirmasi, hanya saja kedatangan wartawan itu tidak direspon baik. Bahkan salah satu oknum resepsionis di kantor tersebut berjanji akan menghubungkan wartawan dengan pimpinannya. Namun setelah berjam-jam tidak ada kepastian.

"Sebagai pejabat publik, sikap yang ditunjukan Kepala Badan Pertanahan ini sangat tidak baik. Karena teman-teman wartawan sudah datang dan meminta waktu untuk dikonfirmasi namun diabaikan. Padahal sudah jelas undang-undang keterbukaan informasi publik menjamin adanya pelayanan dan ketersediaan informasi," katanya.

Menurut Mardianto, mestinya kepala Badan Pertanahan itu tidak bersikap demikian, karena telah jelas janji pelayanan publik dari kantor tersebut. Seperti terdapat pada point 4  yang menyebutkan penyediakan informasi pertanahan harus berkualitas.

"Sikap pertanahan seperti ini sebaiknya mereka buang saja papan informasi mengenai janji pelayanan yang dipajang dalam ruangan, sebab kata-kata yang diukir begitu Indah tapi tindakannya malah berbeda," kesal Anto, sapaan akrab Ketua Kwatak. 

Lantaran itu, Kwatak memintah kepada Kepala Wilayah Pertanahan Provinsi Maluku Utara agar segera mengevaluasi Kepala Badan Pertanahan Kota Tikep dan jajara, karena sangat tertutup dengan informasi yang berkaitan dengan masalah pertanahan. 

"Kepala Badan Pertanahan harus dievaluasi bila perlu diganti, karena sikap yang ditunjukan sangat tidak baik. Kalau hal ini dibiarkan bagaimana rakyat bisa mengetahui kerja-kerja Badan Pertanahan, sementara gaji yang mereka terima itu berasal dari uang Rakyat. Lagipula kepala pertanahan sebelumnya jauh lebih akrab dengan pers untuk menjaga integritas Badan Pertanahan dan prestasi dalam menjalankan program negara," tegasnya. 

Sekertaris Kwatak Saiful Barhima menambahkan,  akibat buruknya pelayanan di Badan Pertanahan Kota Tikep itu sejumlah wartawan kemudian meninggalkan kantor pertanahan, namun sebelum pergi, terdapat salah satu pegawai yeng diketahui bernama Rasyid Saban kemudian menemui wartawan dan menjelaskan bahwa Kepala Badan Pertanahan belum bisa ditemui dengan alasan sedang mengikuti rapat secara Daring. 

Kendati demikian Rasyid tidak bisa memastikan kapan Kepala badan Pertanahan Kota Tikep akan memberikan penjelasan kepada wartawan seputaran masalah PTSL dan tarif harga pembuatan sertifikat, karena beliau mau berangkat ke Bali. 

"Mendengar penjelasan Rasyid, kami juga sudah meminta untuk bertemu dengan bidang terkait, namun mereka tetap beralasan bahwa harus dikoordinasikan dulu dengan pimpinan, dan dari situ kami menunggu selama berjam-jam namun tidak ada info lanjutan," terangnya.

Penulis : Aidar Salasa
Editor   : Redaksi

Share:
Komentar

Berita Terkini