Asisten II Buka Rakor Fasilitasi Penyusunan Bupati/Walikota Tentang Daftar Kewenangan Desa di Malut

Editor: Admin author photo

 

Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Ir. Sry Haryanti Hatari 

TERNATE- Gubernur Maluku Utara yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sry Hariyanti Hatari menghadiri sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Bupati/Walikota Tentang Daftar Kewenangan Desa Di Provinsi Maluku Utara, kegiatan yang direncanakan selama 3 ( tiga ) hari ini bertempat di Hotel Grand Majang Ternate, Kamis 10 Juni 2021.

Di awal sambutannya melalui Asisten II Gubernur menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Peserta dari Kabupaten/Kota serta narasumber dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.

“ Ini menandakan bahwa kita punya komitmen yang sama dalam rangka percepatan penyelesaian Peraturan Bupati/Walikota tentang Daftar Kewenangan Desa maupun Peraturan Desa tentang kewenangan Desa di Provinsi Maluku Utara,” ucap gubernur.

Kewenangan desa adalah merupakan bentuk pengakuan negara terhadap hak asal usul yang dimiliki desa sesuai Asas Rekongnis yaitu hak atas pengakuan asal usul dan Asas Subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.

Gubernur menjelaskan bahwa, anggaran Dana Desa yang diberikan Pemerintah Pusat kepada 1063 Desa di Provinsi Maluku Utara sejak Tahun 2005 s.d 2021 sebanyak Rp. 5.284.731.790.000 ( Lima Triliyun, Dua Ratus Delapan Puluh Empat Miliyar, Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta, Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

"Ini adalah anggaran yang sangat besar, apakah anggaran sebanyak itu, Desa telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki atau belum,” tanya Gubernur.

Untuk diketahui, sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam pasal 79 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa: Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan Desa Sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota; serta perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disusun secara berjangka meliputi Rancangan Pembangunan Jangka  Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu satu tahun.

Selain itu, gubernur juga menyampaikan tentang  prioritas penggunaan dana Desa tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020. Bahwa prioritas penggunaan dana Desa diarahkan untuk program atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui: Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai kewenangan Desa; Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan Adaptasi kebiasaan baru Desa.

Sebelum mengakhiri sambutannya, Gubernur berharap agar untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintah Desa, maka Peraturan Bupati/Walikota yang sudah dan akan ditetapkan oleh Bupati/Walikota hendaknya disosialisasikan kepada pemerintah Desa dan masyarakat, kemudian Desa dapat menetapkan kewenangannya dalam Peraturan Desa. Dan menjadi instrumen bagi kepala Desa dalam menyusun perencanaan pembangunan yang ada di Desa.

"Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga di Tahun 2021 seluruh kabupaten/kota telah memiliki peraturan Bupati/Walikota tentang daftar Kewenangan Desa dan sebaliknya seluruh Desa yang ada di Maluku Utara juga telah memiliki Peraturan Desa tentang kewenangan Desa", ucap gubernur. (Tim/red)


Share:
Komentar

Berita Terkini