DPRD Tikep Komitmen Suksesi Visi Misi Pemerintahan Aman Jilid II

Editor: Admin author photo

 

Wakil Ketua I DPRD Kota Tikep, Mochtar Djumati saat di wawancarai sejumlah wartawan (foto:ist) 

TIDORE - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan berkomitmen untuk mensukseskan Visi Misi Pemerintahan Ali Ibrahim - Muhammad Sinen (AMAN) di Periode ke dua. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua I DPRD Kota Tikep, Mochtar Djumati saat di wawancarai sejumlah wartawan belum lama ini, di Kantor DPRD Kota Tikep. 

Dia mengatakan Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota nantinya akan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk itu, ia berharap dalam penyusunan RPJMD harus memiliki kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

"Kenapa RPJMD ini harus sinergi sampai dengan RPJMN, karena kita tentu membutuhkan dana transfer dari pemerintah pusat. Sehingga apabila hal ini sudah bersesuaian. Maka dengan mudah kita bisa melobi anggaran di Pusat," ujarnya. 

Moctar menekankan bahwa isi dari pada RPJMD ini harus benar-benar berkualitas, sehingga pada tahun 2022, Pemerintah Daerah dan DPRD sudah dapat mengetahui tema pembangunan yang mau dilakukan. Untuk itu, dalam pembahasan RPJMD nanti, Pemerintah Daerah harus menyampaikan data-data yang valid, serta informasi yang benar, agar dalam merencanakan tema pembangunan ke depan tidak melahirkan kegagalan. 

"RPJMD ini akan kita kawal, karena itu merupakan induk perencanaan. Kita tidak boleh merencanakan berdasarkan asumsi, karena itu kegagalan akan menanti kita di depan, Jadi harus dengan data yang benar-benar Valid," tandasnya. 

Lebih lanjut, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tikep ini berharap agar Tim Penyusun RPJMD melalui Bapelitbang segara mengajukan Dokumen RPJMD ke DPRD agar segera dilakukan pembahasan. Pasalnya, waktu pengajuan RPJMD ke DPRD juga sudah terlambat. 

"Agenda kita ke depan sangat padat, karena selain saat ini kita fokus pada pembahasan LPP Walikota, sudah ada RPJMD yang menanti, Selain itu, kita juga akan fokus pada pembahasan KUA-PPAS Induk Tahun 2022 yang perjalanannya masih panjang sampai ke paripurna APBD, belum lagi kita akan membahas APBD Perubahan," tambahnya.

Mochtar berharap, sebelum minggu ke dua bulan Juli dilakukan pengajuan Dokumen KUA-PPAS Tahun 2022 ke DPRD, paling lambat dokumen RPJMD sudah harus dituntaskan lebih dulu. Sehingga tidak menganggu agenda-agenda DPRD. karena sangat tidak mungkin jika DPRD membahas dua dokumen dalam waktu yang sama, sementara isi daripada KUA-PPAS acuannya pada RPJMD.

"Sebelumnya pembahasan RPJMD ini sudah diagendakan melalui Banmus di bulan ini, tetapi karena pemerintah daerah belum siap karena mungkin data-data ada yang belum lengkap, sehingga dipending dulu, dan insya allah akan kita agendakan kembali pada rapat banmus bulan depan," tuturnya.

Terpisah, Kepala Bapelitbang Kota Tikep, Sofyan Saraha Kepada Sejumlah wartawan, Rabu (23/6/2021) menjelaskan bahwa keterlambatan pengajuan RPJMD ke DPRD dikarenakan masih melakukan konsultasi degan tenaga Ahli dari sejumlah Kementrian untuk pembobotan isi daripada RPJMD. Untuk itu, progresnya sampai saat ini sudah ada hasil dari dua Kementrian yakni Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

"Untuk dua kementerian ini mengisi terkait dengan tata cara penyusunan RPJMD dan indikator. Dan dari hasil konsultasi mereka sangat merespon dan menseriusi akan hal ini. Selanjutnya sehari dua kami akan melakukan rapat dengan Tim Ahli tingkat lokal, seperti Perguruan Tinggi maupun narasumber lainnya yang ada di Tidore," ungkapnya. 

Setelah melakukan Konsultasi dengan Tim Ahli, kata Sofyan pihaknya akan melakukan Konsultasi publik, setelah itu baru kemudian dilanjutkan ke DPRD. Olehnya itu, ia akan berupaya pada awal bulan Juli mendatang dokumen RPJMD sudah akan disampaikan ke DPRD untuk dilakukan Pembahasan.

Sementara terkait dengan masukan DPRD mengenai kesesuaian RPJMD, RPJPD, dan RPJMN. Sofyan mengaku bahwa hal itu sudah dimasukan dalam isi RPJMD yang termuat pada Bab IV, yang berisi akan arahan dari RPJPD, RPJMD Provinsi maupun RPJMN.

"Apa yang menjadi harapan DPRD ini kami sangat mendukung dan sudah dilakukan, jadi soal kesesuaian RPMJD, RPJPD, RJMD Provinsi dan RPJMN ini sudah dimasukan ke dalam bab IV, dengan harapan agar bisa menjawab permasalahan yang ada," tambahnya.(Aidar).

Share:
Komentar

Berita Terkini