Empat Menteri dan Gubernur Bahas Pengembangan Wilayah dan Percepatan Infrastruktur Provinsi Malut

Editor: Admin author photo
Empat Menteri, Luhut Binsar Pandjaitan, Tito Karnavian, Budi Karya Sumadi dan Sofyan Djalil rapat koordinasi bersama Pemprov Maluku Utara (foto: Humas)

SOFIFI- Percepatan pembangunan strategis kawasan khusus ibukota Sofifi, Menteri Marves Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Menteri ATR/Kepala BPN RI Sofyan Djalil bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi untuk membahas pengembangan wilayah dan percepatan infrastruktur Provinsi Maluku Utara bertempat   di Aula Nuku Kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi, Selasa  (22/6/2021).

Menko Luhut dalam paparannya  mengatakan bahwa dalam rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan beberapa waktu yang lalu, yakni pengembangan Kota Sofifi sebagai mejer projet Amanat dari RPJM 2020-2024 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara atau permohonan terkait tentang PP tentang kawasan khusus.

Luhut juga menyampaikan beberapa poin dalam pengembangan wilayah dan percepatan infrastruktur Provinsi Maluku Utara pada tanggal 2 Juni lalu Mendagri telah menyampaikan ada kesepakatan pembentukan kawasan khusus ibukota Provinsi Maluku Utara yang di hadiri Gubernur Malut, Bupati Halmahera Barat, Walikota Tidore Kepulauan, Sultan Tidore, perwakilan kesultanan Ternate serta tokoh masyarakat dalam forum tersebut.

Menteri ATR/Kepala BPN akan mendukung terkait dengan tata ruang untuk pengembangan kota sofifi setelah PP kawasan khusus disahkan, kemudian Menteri Perhubungan menyampaikan terkait pengusulan bandara baru sebaiknya tidak dilakukan karena sudah ada bandara kuabang kao, dengan memperlebar akses jalan dari kuabang kao- Sofifi sepanjang 80 Km sehingga dapat dicapai dengan secepatnya.

“ Kawasan infrastruktur strategis di sekitar kota sofifi meliputi kawasan strategis kawasan industri, bandar udara serta pelabuhan yang berada di sekitar kota sofifi, seperti sekolah, peningkatan rumah sakit umum, perumahan serta pasar tradisional dan modern,” kata Menko Luhut.

Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba pada kesempatan itu pula menyampaikan terima kasih kepada ke empat Menteri yang telah membantu Pemerintah Daerah dalam membangun rumah dinas pegawai, pelabuhan serta bandara serta meluangkan waktu untuk berkunjung ke Maluku Utara dalam rangka melakukan rapat koordinasi kaitan dengan pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan di Maluku Utara.

Sementara itu Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir dalam paparannya mengatakan major projet kota baru ini diharapkan tidak terlewatkan tanpa pembangunan yang berarti, sehingga ada kesepakatan antara Gubernur, Bupati Halmahera Barat dan Walikota Tidore mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri wilayah sofifi dijadikan sebagai kawasan khusus.

Untuk memenuhi kebutuhan fasilitas ibukota provinsi layaknya sebuah kota maka harus membutuhkan 2.433, 22 H, sehingga kawasan-kawasan yang nantinya dibangun infrastruktur pemerintahan, transportasi logistik, pendidikan, perumahan dan kawasan pemukiman, mitigasi bencana, rekreasi, kesehatan serta pengembangan ekonomi SDM.

Sekda juga berharap bahwa apabila kota Sofifi sudah di bangun maka akan menjadi kota sentral karena Sofifi berada dalam posisi tengah dalam Pulau Halmahera, di bagian utara ada KEK dan SPT Morotai, KI Weda, pulau obi, untuk mendukung LIN kiranya ada bentukan SKPT di kepulauan sula, Bacan serta Sofifi. Karena sofifi sangat sentral sehingga infrastruktur yang di bangun dapat mendorong percepatan pembangunan di sofifi.

Sementara itu Mendagri Tito Karnavian dalam penyampaiannya mengatakan bahwa selama 22 tahun sofifi seharusnya menjadi pusat pemerintahan provinsi ini belum berkembang, ini merupakan salah satu persoalan tentang tumpah tindihnya kewenangan penanganan masalah sampah, kemudian penganggaran dari kementerian lembaga untuk membantu mengembangkan kota sofifi tidak memiliki landasan hukum yang kuat sehingga pengembangannya tertahan. membuat situasi pemerintahan tidak stabil sehingga berakibat pada proses pembangunan dan mempengaruhi iklim berusaha. 

“ Banyak fasilitas yang tidak mencukupi seperti perumahan ASN, Polda, Korem serta fasilitas pendidikan dan kesehatan. Sehingga Presiden Jokowi menugaskan agar secepat mungkin permasalahan sofifi di selesaikan Sehingga sofifi dapat beroperasi menjadi ibukota provinsi yang betul-betul efektif,” urai Tito.

Terpisah Menteri ATR/ Kepala BPN Sofyan Jalil menyampaikan terkait dengan tata ruang provinsi Maluku Utara terakhir di revisi tahun 2013, kemudian tata ruang Kabupaten Halbar proses revisinya pada tahun 2012 sehingga kedepannya harus di percepat. Sementara RT/RW Tidore Kepulauan juga terakhir di revisi pada tahun 2013 sehingga sudah 8 tahun proses revisi.

“ Menyangkut sofifi adalah bagaimana tata ruang pemda maluku utara dan RT/RW Tidore kepulauan yang harus diprioritaskan, masterplan kota baru sofifi harus di siapkan dan dirumuskan dalam tata ruang dan RDTR,” kata Sofyan.

Dia juga meminta agar diprioritaskan dulu KOR ibukotanya, apakah 1000 h, karena 1000 h juga sangat luas sehingga pembangunannya nanti lebih banyak hutannya lindungnya karena di sofifi jumlah penduduknya tidak banyak sehingga masa depan masih banyak yang membutuhkan hidup dalam kota namum hutannya bagus, lingkungannya bagus, oleh karena itu untuk mengimplementasikan lebih dekat kepada tujuannya tata ruang harus segera di selesaikan,” pungkasnya.

Hadir dalam Rakor Tersebut, Wagub Malut, Forkopimda Malut, Bupati Halbar, Walikota Tidore Kepulauan, Sejumlah Staf Khusus Kementerian serta dirjen, OPD Provinsi Maluk Utara serta tamu undangan lainya. (Tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini