Fraksi PDIP: Pernyataan Kadis PMD Halteng Sengaja Ceburkan Bupati ke Dalam Lumpur

Editor: Admin author photo
Nuryadin Ahmad, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah

WEDA- Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng), Nuryadin Ahmad murka dengan pernyataan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Rivani A. Rajak atas pernyataan terkait maksud dari parade yang masuk dalam penilaian kehormatan oleh pimpinan daerah terhadap calon kepala desa (Cakades). 

Apa dasar regulasinya, menurut Nuryadin Ahmad mengatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa maupun regulasi turunannya PP 43 Tahun 2014 Tentang pelaksana teknis UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 diubah terakhir  Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa maupun ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa serentak dan antar waktu.

“ Jadi tidak ada sama sekali satu pasal pun yang mengatur ada penilaian khusus untuk menentukan seseorang akan gugur dalam tahapan tes atau skrining yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten,” tegas Nuryadin Ahmad kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).

Dikatakan Nuryadin Ahmad bahwa pernyataan kepala dinas adalah bentuk apologi dan pembohongan publik terhadap masyarakat halmahera tengah dan kepala dinas harus meminta maaf kepada masyarakat halmahera tengah. 

“ Kami juga menilai tindakan kepala dinas  yang terkesan melempar tanggung jawab kepada sekda, adalah bentuk pembangkangan antara atasan dan bawahan. Dan ini sebuah kecelakaan dalam sistem birokrasi, karena itu Kadis PMD sudah sewajarnya mendapat sanksi Bupati Halmahera Tengah,” tukasnya.

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang pemilihan kepala desa, pasal 22, 23, 24 dan 25  sudah sangat jelas mengatur tentang syarat calon kepala desa. 

“ Di pasal itulah poin penentu seseorang akan menjadi cakades, bukan pada tahapan scraining atau uji kompetensi, sebab uji kompetensi itu adalah masuk dalam tahapan pilkades bukan prasyarat cakades,” jelasnya. 

Karenanya kata Nuryadin,  penilaian parade sebagaimana pernyataan kepala Dinas PMD adalah pendapat yang liar dan tidak memiliki dasar hukum. 

“ Fraksi PDIP melihat dari awal pembentukan panitia kabupaten saja sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab dalam Permendagri 112 Tahun 2019 yang mengatur panitia pilkades tingkat kabupaten harus melibatkan forkopimda yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, kejaksaan dan Polres,” terangnya.

Tetapi faktanya, komposisi kepanitiaan tidak ada unsur forkopimda. “ Jadi sebetulnya dinas PMD ini tidak memahami regulasi,” tukasnya.

Dengan begitu, fraksi PDIP menegaskan SK panitia yang menggugurkan 21 orang cakades harus dianulir dan menetapkan kembali cakades yang syarat administrasi telah terpenuhi, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“ Saya ingatkan kepada panitia kabupaten agar segera memberikan pertimbangan kepada saudara bupati untuk mengeluarkan keputusan menunda hari H pencoblosan pilkades serentak.” Sambung Nuryadin, jika kalau pilkades tetap di laksanakan pada tanggal 12 Juli dengan menggunakan SK panitia kabupaten yang bermasalah ini, maka hasil pilkades itu dianggap tidak sah dan segala biaya yang timbul akibat dari kebijakan ini dianggap penyelewengan kewenangan yang bisa dianggap korupsi dan panitia harus bertanggung jawab.

Selain itu, menurut Nuryadin, panitia pilkades kabupaten telah melakukan pelanggaran pidana karena dengan sengaja menghilangkan hak orang untuk di pilih. 

“  Harus diingat bahwa hak dipilih dan memilih itu adalah hak azasi yang dilindungi oleh UUD,” tandasnya.

Tak hanya itu, Nuryadin juga menyarankan bupati agar menggunakan diskresinya untuk menganulir keputusan panitia kabupaten, sebab dalam Permendagri 112 menegaskan seluruh hasil pilkades harus dilaporkan secara berjenjang kepada gubernur dan kemendagri.

Karena itulah, fraksi PDI Perjuangan akan menggunakan mekanisme tersebut untuk membuat laporan tertulis kepada gubernur dan kemendagri, mengingat Kepala Dinas PMD diundang dua kali di DPRD untuk meminta penjelasan tidak pernah hadir tanpa alasan.

“ Bagi saya ini situasi yang tidak lazim dalam sebuah Pemerintahan,” kata Nuryadin.

Lanjut Nuryadin, semestinya Kepala Dinas PMD juga harus paham hubungan bupati dan kepala desa dalam sistem pemerintahan, bukan antara bawahan dan atasan, karena itu penilaian performance dan attitude oleh pimpinan daerah. “ Apa yang disampaikan Kadis PMD adalah pernyataan yang sengaja menceburkan bupati ke dalam lumpur, karena menghadap-hadapkan seorang bupati dengan rakyatnya sendiri,” pungkasnya. (dir/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini