GPM Adukan Polemik Rumah Dinas ASN di Kejati dan Polda Malut

Editor: Admin author photo

GPM Malut Saat menggelar aksi demo di kantor Kejati Malut (dok. NT)

TERNATE - DPD Gerakan Pemuda Marhaenis atau GPM Maluku Utara kembali mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Maluku Utara, Selasa pagi, 15 Juni 2020.

Kedatangan GPM ini mengadukan sejumlah dugaan korupsi di lingkup pemerintah provinsi Maluku Utara, salah satunya adalah polemik pembangunan rumah dinas ASN III yang melekat di dinas Perkim dan PUPR. Aduan ini disampaiakan melalui aksi demonstrasi.

Koordinator aksi, Sartono Halek dalam orasinya mengungkapkan, proyek pembangunan perumahan ASN yang diduga bermasalah itu didalangi oleh dinas Perkim dan PUPR. 

"Itu karena proyek ini di tender oleh dua dinas tersebut, dengan alasan dinas Perkim, bahwa item pada kegiatan fisik tersebut sudah sesuai nota kesepakatan sehingga dialihkan ke dinas PUPR," teriaknya.

Hal demikian menurut Sartono, telah melanggar ketentuan peraturan Mendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah yang berlaku pada 1 Januari 2020 lalu. 

"Tak hanya itu dinas Perkim juga melanggar Kepmen 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan falidasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur. Serta perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang dikeluarkan pada 5 oktober 2020," katanya.

Berdasarkan rujukan dua dasar hukum tersebut kata Sartono, usulan pembangunan proyek Rumah Dinas ASN yang semulah diusulkan dinas Perkim itu mestinya tidak lagi dimasukan dalam program kegiatan dinas Perkim karena telah dialihkan ke PUPR.

"Namun anehnya, proyek tersebut dikerjalan lagi oleh dinas Perkim," ucap Sartono.

Sementara itu sambung Sartono, lewat domumen pelaksana anggaran,  dinas PUPR berdalih bahwa kegiatan proyek tersebut dikerjakan dinas Perkim melalui rekanan PT. Jati Luhur Gemilang dengan nilai kontrak senilai Rp. 9.448.800.000 dan PT. DCM dengan pagu senilai Rp. 10.248.800.000.

"Sedangkan kegiataan yang dikerjakan dinas PUPR itu rekanannya adalah PT. MGTM dengan nilai kontrak Rp. 18.500.000.000," tambahnya.

Atas dasar itu, DPD Gerakan Pemuda Marhaenis Maluku Utara mendesak Kejati dan Polda Maluku Utara segera menelusuri kasus tersebut. Serta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap mantan kepala dinas Perkim.

"Kami juga mendesak Polda untuk menelusuri dugaan penggunaan tandatangan palsu milik Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Kasuba oleh pejabat pemprov. Ini juga berkaitan dengan polemik proyek pembangunan rumah ASN ," tandas Sartono.

Penulis : Tim
Editor   : Redaksi

Share:
Komentar

Berita Terkini