Gubernur Letakan Batu Pertama Pembangunan Perumahan ASN BPKP Malut

Editor: Admin author photo

Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba bersama Direktur SSPP Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto didampingi Kepala BPKP Malut Aryanto Wibowo beserta Wali Kota Tidore Kepulauan, Capt. Ali Ibrahim
SOFIFI- Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba (AGK) yang didampingi Direktur SSPP Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Dwityo Akoro Soeranto, Kepala BPKP Malut Aryanto Wibowo, Walikota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim serta Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Maluku, telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan rumah susun ASN BPKP Malut bertempat Di jalan 40 Sofifi, Kamis (3/6/2021).

Gubernur AGK pada kesempatan itu pula menyampaikan bahwa realitas kehidupan masyarakat Maluku Utara belum sepenuhnya memiliki rumah layak huni, terutama di daerah-daerah terpencil. Masih banyak rumah yang harus dibenahi. Untuk itu kehadiran negara melalui program sejuta rumah yang dicanangkan pemerintah pusat sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan lebih khusus masyarakat Maluku Utara.

Berdasarkan data dari satker penyediaan perumahan, bantuan perumahan di Maluku Utara sejak 2016 sampai saat ini terdapat beberapa kategori program, yakni program bantuan rumah khusus, program bantuan rumah susun, program bantuan rumah swadaya dan bantuan rumah kawasan strategi pariwisata nasional. Dari data tersebut, total bantuan rumah khusus sejak tahun 2016-2020 untuk provinsi Maluku Utara sebanyak 796 unit, bantuan rumah susun sebanyak 4 Twin Block dengan total ruang sebanyak 176 unit, bantuan BSPS sebanyak 14.177 unit,"urainya

Sementara untuk tahun 2021, Kata Gubernur program yang masih sama sementara berjalan dengan total untuk bantuan rumah khusus sebanyak 20 unit, bantuan rumah susun sebanyak 2 unit, yakni rusun Kejati di Ternate dan rusun BPKP di Sofifi yang pada hari ini dilakukannya peletakan batu pertama, serta bantuan BSPS sebanyak 1000 unit dan bantuan rumah KSPN sebanyak 170 unit.

"Atas nama Pemerintah dan segenap masyarakat Maluku Utara saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR dalam rentang tahun 2016-2021, Maluku Utara mendapat begitu banyak bantuan perumahan dalam berbagai kategori Insya Allah bantuan ini bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat Maluku Utara,” kata Gubernur.

Sebelumnya Kepala BPKP Maluku Utara Aryanto Wibowo sampaikan bahwa sesuai dengan rencana bangunan rumah susun BPKP berdiri diatas tanah seluas 1.800 m2 yang dihibah oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. “ Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah memberikan hibah tanah kepada kami,” kata Aryanto Wibowo.

Untuk bangunan ini Kata Aryanto yang nantinya menjadi rumah susun DIPAnya dari Kementrian PUPR sedangkan bangunan Kantor BPKP yang sebelumnya dilaksanakan peletakan batu beberapa hari yang lalu DIPAnya berasal dari BPKP Pusat.

Aryanto berharap dengan dibangunnya rusun ASN, seluruh ASN perwakilan BPPK Maluku Utara yang berdomisili di Ternate supaya pindah seluruhnya ke sofifi agar bisa mendorong Sofifi sebagai sebuah Kota kawasan Khusus dan dapat meningkatkan kinerja serta semangat para pegawai BPKP dalam mengawal akuntabilitas keuangan daerah.

Sementara itu Direktur SSPP Direktorat Jendral Perumahan Kementerian PUPR Dwityo Akoro Soeranto mengatakan sebagaimana amanah UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, bahwa untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak dan terjangkau pemerintah bertanggung jawab terhadap pembangunan rumah susun umum, rumah khusus dan rumah susun negara.

Menindak lanjuti hal tersebut kata Dwityo Akoro Kementerian PUPR memberikan bantuan pembangunan rumah susun berupa bangunan beserta prasarana, sarana dan fasilitas umum dan perlengkapannya.

“ Bantuan ini diberikan kepada kementerian, kepada lembaga dan pemerintah daerah sebagai mana diatur dalam peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2018 tentang bantuan pembangunan dan pengelolaan rumah susun, menindaklanjuti pelaksanaan pembangunan rumah susun diperlukan keterlibatan Pemerintah Daerah, terutama dalam memberikan kemudahan proses perizinan khususnya penerbitan izin mendirikan bangunan dan sertifikat layak fungsi sehingga bangunan rumah susun bisa memenuhi prinsip keandalan bangunan,” urainya.

“ Program pembangun rumah susun ini merupakan programa tahun anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh balai penyediaan perumahan wialyah Provinsi Maluku sebagai perpanjan tangan dari Direktorat Jenderal perumahan Kementerian PUPR,” tutup Dwityo.

Tampak hadir dalam acara tersebut Forkopimda Malut, Walikota Tidore Kepulauan, Para Kepala Balai Maluku dan Maluku Utara, Kadis PUPR Maluku Utara, Kepala Biro PKKP Malut Rahwan Suamba, serta tamu undangan lainnya. (Tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini