Ini Penjelasan Mochtar Djumati Soal Studi Banding DPRD Ke Morotai

Editor: Admin author photo
Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Mochtar Djumati 

TIDORE -  Studi banding dan kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan ke Kabupaten Pulau Morotai mendapat sorotan dari masyarakat tidore. Hal itu membuat Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan angkat bicara.

Mochtar Djumati mengatakan studi banding ke Morotai pekan kemarin menemukan sejumlah program yang dianggap mempermudah dan menyejahterakan masyarakat Tidore dari berbagai aspek, terutama di bidang Kesehatan, Pendidikan, Pertanian dan layanan tol Laut. 

Untuk itu, persoalan tersebut akan menjadi komitmen DPRD untuk bersinergi dengan Pemkot Kota Tidore Kepulauan guna menyukseskan cita-cita besar Walikota Ali Ibrahim dan Wakil Walikota Muhammad Sinen guna Membangun Masyarakat Sejahtera Menuju Tidore Jang Foloi’ yang merupakan visi besar AMAN di Periode ke dua. 

Selain itu yang kita dapatkan dari studi banding khususnya di bidang kesehatan itu terkait dengan pengelolaan BPJS Gratis. 

“ Jadi kita akan perbaiki paling utama adalah masalah data, sehingga pembiayaan BPJS terhadap masyarakat bisa tepat sasaran, karena jika itu tidak dilakukan maka kita bisa saja membiayai BPJS terhadap orang yang sudah meninggal atau sudah pindah penduduk, sehingga membuat daerah menjadi rugi,” terang Mochtar Djumati temui sejumlah wartawan di gedung DPRD Tidore, Senin (21/6/2021).

Selain soal BPJS Gratis, ada juga terkait dengan sistem pembiayaan obat-obatan yang dilakukan kerja sama antara Pemda Morotai dengan PT. Kimia Farma.

“  Semua orang sakit tinggal mengambil secara gratis obat-obatan di Kimia Farma kemudian dibayar oleh Pemda Morotai. Hal itu agar tidak terjadi kerugian daerah, apabila sudah merencanakan obat-obatan lebih dulu untuk satu tahun ke depan, namun tidak bisa dipastikan penyakitnya seperti apa,” ujarnya.

Bagaimana kita bisa merencanakan obat-obatan untuk orang sakit, kata Mochtar Djumati, sementara untuk satu tahun ke depan kita belum tahu mereka sakit apa, maka dari itu dilakukanlah kerja sama antara Pemda Morotai dengan Kimia Farma. 

“ Hal semacam inilah, Yang akan kami bicarakan dengan Walikota dan Wakil, agar bisa dilakukan hal yang sama di Tidore, sehingga tidak menguras anggaran serta membuat obat-obatan yang tidak terpakai menjadi mubajir,”tambahnya.

Di sisi lain, kata Mochtar, kebijakan penataan fasilitas Rumah Sakit Daerah (RSD) oleh Pemda Morotai tidak membedakan status sosial, sehingga tidak ada yang namanya ruangan Bangsal atau VIP untuk pejabat maupun orang kaya, tetapi siapa saja yang masuk Rumah Sakit diberikan Fasilitas yang sama dan itu gratis. Bahkan, jika ada pendamping dari orang sakit sebayak 2 orang juga diberi makan secara gratis, dan biayanya itu ditanggung oleh Pemerintah.

“ Kalau ada pasien yang mau dirujuk keluar, itu mereka (Pemda Morotai) bekerja sama dengan RS Gatot Subroto, sehingga dari biaya pasien dari pergi hingga pulang beserta pendamping sebanyak dua orang ditanggung pemda, mulai dari tiket pesawat pergi dan pulang, biaya menginap dan makan,” bebernya.

Lebih menariknya, ungkap Mochtar, di Morotai juga ada Kebijakan menempatkan tiga dokter umum dan satu dokter gigi di setiap Puskesmas.

Tak hanya itu,  fasilitas puskesmas mereka itu sudah sesuai dengan Permen kes 75 yang fasilitasnya sudah memadai, Tujuan dari penempatan banyaknya dokter di puskesmas ini agar setiap masalah kesehatan yang dialami oleh masyarakat, itu sudah bisa diselesaikan di tingkat bawah, sehingga tidak perlu sampai ke RSD.

"Kebijakan inilah yang akan kita bicarakan dengan Walikota dan Wakil untuk diterapkan di Tidore, sehingga orang yang tinggal di daratan oba selatan maupun oba tidak perlu lagi ke Rumah Sakit melainkan sudah mendapat layanan baik di Puskesmas,” tandasnya.

Di bidang Pendidikan Pemkab Pulau Morotai sudah menerapkan sekolah berbasis wilayah artinya sudah banyak SD yang ditutup dan dijadikan sekolah terpadu. Tujuannya agar para siswa tidak lagi berpikir perbedaan etnis dan agama, sehingga semuanya bisa berbaur menjadi satu. Dan menariknya para siswa yang tinggal jauh dari sekolah akan dijemput langsung oleh mobil yang sudah disiapkan Pemda. 

“ Sistem belajar mengajar bagi siswa SD kelas 4 sampai SMP kelas 1 itu semuanya sudah dibagikan laptop. Sehingga tidak lagi mengajar pakai kapur, melainkan lebih ke multi media,” kata Mochtar.

Mengenai tol laut ke depannya DPRD dan Pemerintah Daerah akan duduk bersama untuk membicarakan penambahan akses tol laut ke Pelabuhan Gita Kecamatan Oba agar memudahkan petani kopra maupun petani lainnya di daratan oba untuk melakukan angkut muat barang. Pasalnya, jarak juga menjadi penentu terkait masalah tersebut.

“ Khusus untuk bidang Pertanian, langkah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah adalah ketersediaan pasar terkait hasil produksi pertanian sebagaimana yang dilakukan Pemda Morotai guna merangsang semangat petani dalam bercocok tanam.  Karena jika petani sudah mengetahui hasil panennya mau dipasarkan ke mana, maka selanjutnya mereka hanya fokus bercocok tanam untuk mendapatkan hasil panen yang baik,” tambah Mochtar.

Selain itu pula Pemerintah juga hadir membantu masyarakat untuk membuka lahan pertanian sekaligus melakukan pendampingan agar petani tidak gagal panen. Begitu tidak menyurutkan semangat mereka dalam bertani. Olehnya itu, semua hal yang menyangkut dengan bantuan pertanian, baik pupuk, bibit dan alat-alat pertanian itu harus ditanggung oleh pemerintah. 

“ Saat ini kami juga sedang melakukan konsolidasi dengan SKPD terkait agar bisa ditindaklanjuti agar ke depan apa yang dicita-citakan Walikota dan Wakil dapat terwujud, dan masyarakat bisa hidup sejahtera,” pungkasnya. 

Penulis : Aidar Salasa

Editor   : Redaksi


Share:
Komentar

Berita Terkini