Kejati Malut Tahan 4 Tersangka Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Nautika dan Alat Simulator

Editor: Admin author photo
Penahanan empat tersangka kasus korupsi pengadaan kapal nautika dan alat simulator didampingi kuasa hukum (foto: Is)


TERNATE- Kejaksaan Tinggi Maluku Utara menahan eks Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, IY bersama tiga koleganya masing-masing berinisial ZH, RZ dan IR dalam kasus korupsi Pengadaan Kapal Nautika dan Alat Simulator anggaran tahun 2019 senilai Rp. 7,8 miliar, Kamis (24/6) sore tadi.

Kepala Kejaksaan Tinggi Malut, Erryl Prima Putera Agoes mengemukakan, ke empat tersangka itu sebelum dilakukan penahanan diperiksa terlebih dahulu. Baik itu, diperiksa sebagai tersangka maupun pemeriksaan kesehatan.

“Jadi sebelum di tahan ke empat tersangka itu diperiksa termasuk pemeriksaan kesehatan mereka,”Ujar Erryl.

Selain itu, Errly juga memberikan deadline waktu kepada tim penyidik tindak pidana khusus (Pidsus) untuk segera melimpahkan berkas kasus ke pengadilan untuk disidangkan.

“Mungkin Pekan depan sudah dilimpahkan berkasnya ke pengadilan untuk disidangkan,"tuturnya.

Erryl juga menyebut dalam kasus pengadaan kapal nautika dan alat simulator terdapat kerugian negara mencapai miliar rupiah berdasarkan hasil audit BPKP.

“ Sesuai hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP Malut, kerugian negara mencapai Rp4,7 miliar,” beber Erryl.

Atas perbuatan tersebut keempat tersangka dijerat dengan pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sementara itu, Penasehat Hukum (PH) tersangka RZ dan IY, Muhammad Konoras Mengatakan, penanganan tersangka merupakan hak subjektif kejaksaan. 

Karenanya kata Konoras, penahanan tersangka sebagaimana pada Pasal 20 KUHP telah menyatakan untuk kepentingan pemeriksaan, penyidik berhak melakukan Penahanan. Di ayat (2) untuk kepentingan penuntutan penuntut berhak menahan begitu juga ayat (3) Hakim berhak untuk menahan demi kepentingan persidangan. Namun itu bukan merupakan sesuatu yang wajib.

“ Penahanan dikarenakan ada dua alasan. Kalau alasan subjektif tidak hanya penilaian semata penyidik bahwa tersangka akan melarikan diri tetapi lihat juga dari tersangka,  Konoras.

Muhammad Konoras juga memaparkan terkait dengan materi sampai saat ini belum mengetahui jumlah kerugian negara. Olehnya itu, nanti diuji di pengadilan.

“Nanti kita berhadapan di pengadilan. Apakah sangkaan yang dilakukan oleh kejaksaan itu memenuhi unsur atau tidak akan diuji di pengadilan,” pungkasnya. (Tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini