Pemkot Tikep Berupaya Perjuangkan Dana Kelurahan

Editor: Admin author photo

 

Foto Kepala Bagian Pemerintahan Kota Tikep, Zulkifli Ohorella. (Dok:ist) 

TIDORE - Upaya Wali Kota Tidore Kepulauan Capt. Ali Ibrahim, bersama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) terus berupaya berjuang agar Pemerintah Pusat kembali menggelontorkan dana kelurahan di Tahun 2021.

Upaya memperjuangkan dana kelurahan itu kembali digelontorkan agar pihak kelurahan juga bisa membangun kelurahan secara mandiri dan melakukan pemberdayaan masyarakat di tiap-tiap kelurahan yang ada di Kota Tidore Kepulauan.

Alasan lainnya memperjuangkan dana tersebut kembali digelontorkan oleh pemerintah pusat agar menghindari kecemburuan kelurahan terhadap desa. Karena, setiap desa itu selalu mendapat dana desa yang digelontorkan dari pemerintah pusat.

Kepala Bagian Pemerintahan Kota Tikep, Zulkifli Ohorella, kepada sejumlah Wartawan saat di temui seusai menghadiri acara sarasehan Bulan Bung Karno di Wisata Pulau Maitara, Minggu (20/6/2021) Ia, mengaku, dana kelurahan yang digelontorkan pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan tersebut sangat membantu pihak kelurahan baik dari segi pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat.

"Meskipun dana kelurahan cuma berjalan sekitar 1 tahun tapi pihak kelurahan merasa sangat terbantu," ungkapnya.

Di kelurahan Jiko Cobo misalnya, infrastruktur seperti jalan itu bisa dibangun langsung oleh pihak kelurahan. Bahkan, kelurahan juga mampu melakukan pemberdayaan masyarakat. Beberapa kelompok masyarakat mampu mengelola potensi yang dimiliki seperti memproduksi ikan abon. Hasil produksi itu dipasarkan di Kota Ternate dan menjadi pendapatan ekonomi tersendiri bagi masyarakat.

"Tapi saat ini dana kelurahan itu sudah tidak digelontorkan oleh pemerintah pusat sehingga mereka merasa kecewa. Mereka sangat berharap dana kelurahan itu dikembalikan kembali," tutur Ipi. 

Kendati begitu, jika dana kelurahan itu kembali digelontorkan oleh Pemerintah pusat maka Bagian Pemerintahan Kota Tikep akan terus melakukan evaluasi pihak kelurahan atas pengelolaan dana kelurahan. 

Ia juga meminta, pemerintah kelurahan wajib melakukan musyawarah bersama masyarakat melalui Musrenbang kelurahan. Karena penggunaan atau pengelolaan dana kelurahan itu memiliki semangat swakelola.

"Lurah harus aktif libatkan masyarakat dalam membangun kelurahan," pintanya. (Aidar).

Share:
Komentar

Berita Terkini